Kompas.com - 18/12/2017, 20:47 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah Kompas.com / Dani PrabowoJuru Bicara KPK Febri Diansyah
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menggelar focus group discussion (FGD) dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk merumuskan dan menyepakati rencana aksi tata kelola sektor tenaga listrik yang bebas fraud dan korupsi.

Pada diskusi tertutup antara KPK dan PLN tersebut, KPK mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait masalah kelistrikan.

Rekomendasi itu keluar terkait lima poin yang dianalisis KPK, yaitu mengenai minimnya kendali dalam penyediaan energi primer jangka panjang, kurangnya integritas perencanaan kapasitas listrik menimbulkan inefisiensi.

Baca juga: PLN Buka Peluang Bisnis SPLU buat Swasta

Selain itu, belum seragamnya tata kelola di masing-masing regional, belum optimalnya pengelolaan pembangkit existing, dan pengelolaan supply yang tidak sesuai optimasi akibat ketidakselarasan penyelesaian proyek pembangkit dan transmisi.

"Dari analisis itu, KPK merekomendasikan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) lebih proaktif dalam mengamankan supply energi primer dengan skema pembelian energi primer yang terkendali," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Senin (18/12/2017).

KPK juga merekomendasikan agar PLN memperbaiki model kontrak Take or Pay (TOP) dan merevisi kontrak perjanjian jual beli listrik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk menyeragamkan tata kelola, KPK juga merekomendasikan PLN untuk menerapkan sebuah praktik terbaik di suatu regional untuk diterapkan di seluruh regional.

"Terakhir, PLN direkomendasikan untuk melakukan audit pembangkit, monitoring proyek, mitigasi fraud dalam proyek, dan Better Operation & Maintenance (O&M) Practice," ujar Febri.

Baca: PLN Kucurkan Rp 721 Miliar Bangun Pembangkit Surya di Pulau Terluar

PLN diminta menyampaikan rencana aksi kepada KPK paling lambat pekan kedua Januari 2018. Rumusan rencana aksi itu harus disertai dengan penyampaian pelaksanaan rencana aksi secara berkala setiap tiga bulan, beserta kendala yang dihadapi, dan rencana aksi berikutnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Instruksi PGI, Fasilitas Gereja Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

PGI Minta Mahfud Galang Solidaritas Kemanusiaan Atasi Covid-19

Nasional
Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Nasional
Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Luhut Minta Vaksinasi Covid-19 Capai 2 Juta Suntikan Per Hari Mulai Agustus

Nasional
[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

[POPULER NASIONAL] Panglima TNI Marah, Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot | Panglima TNI Minta Dansatpom Lanud Merauke Dicopot

Nasional
Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Pemotongan Hukuman Djoko Tjandra Dinilai Buntut dari Pemangkasan Vonis Pinangki

Nasional
Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Jadi Catatan Mendagri, Realisasi Insentif Tenaga Kesehatan di Cirebon Baru 16 Persen

Nasional
Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan

Nasional
Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Praperadilan Tolak Gugatan Angin Prayitno Aji, KPK Lanjutkan Penyidikan

Nasional
UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

UPDATE: 5.508 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Tambah 1 Sembuh dan 1 Meninggal

Nasional
Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Pulau Sumatera yang Mulai Kewalahan Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19...

Nasional
Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Tuntutan 11 Tahun Penjara terhadap Juliari atas Dugaan Korupsi di Tengah Pandemi

Nasional
3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

3.287.727 Kasus Covid-19, Vaksinasi Lengkapi Strategi Pengendalian Penularan

Nasional
Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Nasional
Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X