Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/12/2017, 13:14 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Golkar akan menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Meutya Hafid menuturkan, arahan diberikan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP Partai Golkar, Idrus Marham.

"Saya sudah komunikasi dengan Plt Ketua Umum memang arahanya Golkar menyetujui dan mendukung sepenuhnya," ujar Meutya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Beberapa pertimbangan melatari persetujuan Golkar terhadap usulan Presiden tersebut. Salah satunya adalah figur yang diusulkan Presiden dianggap sebagai calon terbaik. Di samping itu, Golkar juga menilai track record Hadi cukup mumpuni.

Meutya menegaskan, belum ada catatan atau laporan buruk soal Hadi.

Baca juga : Menurut Gatot, Jokowi Memang Siapkan Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI

"Beliau juga termasuk salah satu prajurit yang cukup melesat cepat, sehingga saya rasa tidak terlalu cukup masalah. Kalau dari Fraksi Golkar mendukung sepenuhnya," ujar Ketua DPP Partai Golkar itu.

Meski begitu, Golkar juga memiliki sejumlah isu penting yang akan ditegaskan pada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test). Salah satunya mengenai perhelaran politik nasional, yakni Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

"Kami harapkan dapat menjaga stabilitas politik terus dipertahankan, terutama menjelang, selama dan sesudah pemilu 2019 nanti. Pilkada dan pemilu," tuturnya.

Baca juga : Melihat Lagi Sigapnya Calon Panglima TNI Hadi Tjahjanto Menangkap Kode Jokowi

Presiden Joko Widodo resmi mengajukan nama Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima baru TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.

Surat pengajuan tersebut diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua DPR RI bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Fadli Zon, Senin (4/12/2017) pagi.

Surat telah dibacakan pada rapat paripurna DPR, Selasa pagi dan selanjutnya akan dilakukan penjadwalan fit and proper test di Komisi I DPR.

Kompas TV Berikut tiga berita terpopuler rangkuman KompasTV hari ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa 'Lockdown'

Jokowi: Kita Harus Bersyukur Pandemi Covid-19 Bisa Dikendalikan Tanpa "Lockdown"

Nasional
Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Dianggap Antitesa Jokowi, Jalan Anies Baswedan Menuju Pilpres 2024 Diprediksi Tak Mulus

Nasional
PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

PKB Sebut Batas Waktu Tentukan Capres-Cawapres Maret 2023, Gerindra: Yang Tentukan Prabowo-Gus Muhaimin

Nasional
Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Kapolri Minta Kasus Pelemparan Bus Persis Solo Diusut Tuntas

Nasional
Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Mengulik Makna Rabu Pon Jokowi, Hari Keputusan-keputusan Besar di Pemerintahan

Nasional
Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Pimpinan DPR: Yang Disampaikan Komisi VII Harus Jadi Evaluasi di BRIN

Nasional
Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Jokowi Sebut Ekspor Tembaga Mentah Akan Dihentikan Tahun Ini

Nasional
Kembali Ditanya soal Kepastian 'Reshuffle' Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Kembali Ditanya soal Kepastian "Reshuffle" Rabu Ini, Jokowi: Yang Jelas Hari Ini Rabu Pon

Nasional
Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Sambangi Golkar, Surya Paloh: Saya Pikir Hal yang Baik

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Jokowi Teken Perpres, Kepala Otorita IKN Bisa Bawa Pulang Rp 172 Juta Per Bulan

Nasional
Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Kejagung: Satu Tersangka Korupsi BTS 4G BAKTI Kembalikan Uang Rp 1 Miliar ke Penyidik

Nasional
Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Jokowi: Ngurusin Pandemi Kita Hampir Enggak Pernah Tidur

Nasional
2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

2 Terdakwa Korupsi TWP AD Divonis 16 Tahun Penjara dan Denda Rp 750 Juta

Nasional
Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi 'Salaman'

Nasib Anies Baswedan Usai Surya Paloh dan Jokowi "Salaman"

Nasional
Litbang 'Kompas': 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Litbang "Kompas": 84,7 Persen Responden Akan Gunakan Hak Pilih pada Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.