Menjaga Marwah Transparansi KPU

Kompas.com - 30/11/2017, 07:58 WIB
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KPU menyebut hingga hari keempat pendaftaran pemilu 2018, sudah ada 30 partai politik yang menginput data kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol. KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kiri) didampingi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) menjelaskan tata cara penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) kepada wartawan di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat (6/10/2017). KPU menyebut hingga hari keempat pendaftaran pemilu 2018, sudah ada 30 partai politik yang menginput data kepengurusan dan keanggotaan ke dalam Sipol.
EditorLaksono Hari Wiwoho

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan (KKP), Senin (27/11/2017), memperbaharui kesepakatan bersama dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

Lemsaneg yang akan berubah menjadi Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dalam kesepakatan dengan KKP melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) tentang "Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagai Sarana Pengamanan Pertukaran Data dan Informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan."

Seperti yang ada dalam laman kkp.go.id, ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama tersebut meliputi penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung penerapan Sertifikat Elektronik dalam pengamanan pertukaran data dan informasi pada layanan pemerintah.

Selain itu, pemanfaatan sertifikat elektronik untuk menjamin autentikasi dan keaslian data serta nir-penyangkalan dalam transaksi elektronik, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia guna menunjang terlaksananya pemanfaatan sertifikat elektronik.

Perjanjian kerja sama Lemsaneg dengan KKP ini mengingatkan hal serupa dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Pada tahapan Pemilu 2014, KPU akan melakukan kerja sama dengan Lemsaneg. Kerja sama tersebut untuk meningkatkan kualitas pemilu dengan menggunakan sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

Berbeda dari KKP, kerja sama KPU dengan Lemsaneg dibatalkan karena menimbulkan pro dan kontra. KPU memenuhi tuntutan banyak pihak dengan membatalkan kerja sama tersebut, terkait dengan pengamanan data Pemilu 2014.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Meski kerja sama tersebut batal, KPU terus mengembangkan sistem informasi. Ada Sidalih (Sistem Informasi Data Pemilih) yang dirintis sejak akhir 2012.

Kemudian, Sistem Informasi Hasil Penghitungan Suara (Situng), Sistem Informasi Logistik (Silog), dan Sistem Informasi Daerah Pemilihan (Sidapil). Selanjutnya, Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH).

Publikasi sistem informasi yang dikembangkan KPU ini membuahkan sejumlah penghargaan. Antara lain, diberikan oleh Lembaga Partnership for Governance Reform (Kemitraan) kepada KPU atas kinerja terkait transparansi dan akuntabilitas data Pemilu 2014.

Survei Poltracking Indonesia, November 2017, kembali menempatkan KPU di urutan ke empat hasil evaluasi lembaga negara dan institusi demokrasi.

Sebanyak 63 persen responden yang disurvei Poltracking Indonesia menjawab percaya terhadap KPU.

Adapun yang puas terhadap kinerja KPU sebanyak 54 persen. Urutan pertama Tentara Nasional Indonesia, kedua Presiden, dan ketiga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk KPU, hasil survei Poltracking Indonesia tidak jauh berbeda dari presentasi pada Mei 2015. Kepuasan publik akan kinerja institusi demokrasi ini berada di atas lembaga lainnya. Dengan demikian, KPU tetap mempertahankan kinerjanya.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) KPU provinsi/KIP Aceh seluruh Indonesia di Surabaya, Senin (27-30/11/2017), Ketua KPU RI Arief Budiman kembali menekankan pentingnya transparansi dengan memanfaatkan sistem informasi. Seperti halnya dengan Sipol untuk Pemilu 2019.

Sipol ini bermanfaat untuk memastikan semua kepengurusan parpol valid dari pusat hingga kepengurusan dan keanggotaannya. KPU harus memastikan tidak ada kegandaan dan data palsu.

Sipol merupakan sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol dan penyelenggara pemilu.

Sistem ini akan menunjang selama proses pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu.

Sipol akan berjalan efektif bila pengurus parpol yang diberi tugas untuk menjalankan sistem tersebut berperan aktif.

Dengan Sipol, pengurus partai dapat memanfaatkan sarana ini untuk menjaga dan merawat data kepengurusan, serta keanggotaan parpol secara berkelanjutan.

Terpenting, berbagai sistem informasi yang sudah dan sedang dikembangkan KPU, bukan hanya sekadar mempublikasikan data yang ada.

Kinerja dan integritas setiap tahapan ini untuk menjaga marwah transparansi dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi 'Koki' MA

Mengaku 4 Kali Daftar Calon Hakim Agung, Suharto Ingin Jadi "Koki" MA

Nasional
Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Kasus Covid-19 Turun, Luhut: Presiden Ingatkan Kita Semua agar Waspada

Nasional
Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Selama PPKM Pekan Ini, Hanya 4 Pos Lintas Batas yang Dibuka untuk Akses Masuk RI

Nasional
Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Anies Baswedan Melayat ke Rumah Duka Ibu Mertua SBY

Nasional
Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Anies Baswedan Pastikan Hadiri Panggilan KPK Terkait Kasus Munjul

Nasional
Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Hakim Sebut Azis Syamsuddin Tahu Stepanus Robin Minta Uang pada M Syahrial

Nasional
Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Saksi Sebut Stepanus Robin Minta Uang Suap Ditransfer dengan Keterangan Bisnis Konfeksi

Nasional
Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Menkes Sebut Banyak Kontak Erat Takut Dites Covid-19

Nasional
Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Perkuat Pelacakan Kasus Covid-19, Kemenkes Gunakan Survei Seroprevalensi

Nasional
Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Pengembalian Aset Dinilai Lebih Penting Ketimbang Menghukum Mati Koruptor

Nasional
Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Calon Hakim Agung Prim Haryadi Nilai Tak Ada Salahnya Terapkan Hukuman Mati untuk Koruptor

Nasional
Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Duduk Perkara Pembunuhan dan Penganiayaan Nakes di Papua...

Nasional
Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Menkes Sebut Testing Covid-19 Capai 4 Kali Lipat dari Standar WHO

Nasional
Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Dewas Dinilai Punya Tanggung Jawab Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Batasi Akses Masuk ke RI, Luhut: Jalur Laut hanya via Batam dan Tanjung Pinang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.