Setelah Pilkada DKI, Preferensi Politik Masyarakat Lekat dengan Faktor Agama

Kompas.com - 27/11/2017, 23:48 WIB
Ilustrasi Pemilu SERAMBI/M ANSHARIlustrasi Pemilu
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menuturkan, preferensi politik masyarakat Indonesia masih sangat dipengaruhi oleh politik identitas. Salah satunya adalah faktor kesamaan agama.

Diperkirakan, pada pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang, preferensi terhadap politik identitas ini tak banyak berubah.

"Pilgub 2017 DKI Jakarta misalnya, nampak sekali muncul politik-politik identitas, yang sebetulnya dalam sebuah negara demokrasi itu tidak boleh terjadi," kata Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di delapan provinsi, delapan kota menunjukkan adanya perubahan faktor yang sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

Baca juga : Soal Pribumi, Politik Identitas, dan Nurani Para Politisi

"Poin bahwa agama berpengaruh dalam pilihan politik itu selalu di atas 50 persen. Padahal sebelum pilkada DKI Jakarta, itu bergeraknya di bawah 50 persen," ucap Hendri.

Faktor kesukuan yang mulanya selalu lebih tinggi atau lebih mempengaruhi pilihan politik ketimbang faktor agama, sekarang lebih rendah, di bawah 50 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Artinya, ada pergerakan demokrasi sebelum dan sesudah pilkada DKI Jakarta," imbuhnya.

Hendri memperkirakan di Pilkada Serentak 2018 nanti, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, faktor agama juga akan lebih menjadi pertimbangan pemilih.

"Dimana program para kandidat tidak menjadi nomer satu. Mereka akan perhatikan itu (faktor agama). Apakah akan lanjut 2019, saya rasa bisa saja akan terjadi," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Komnas HAM Periksa Kepala BKN Bima Haria Wibisana Besok

Nasional
Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Kemenkumham Telusuri Keabsahan Data Diri Adelin lis

Nasional
Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Kemendagri Dorong Pemerintah Daerah Percepat Realisasi APBD Tahun 2021

Nasional
Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Politisi PDI-P Ikhsan Yunus Bantah Minta Jatah Paket Bansos ke Juliari Batubara

Nasional
Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Sedang Selidiki Korupsi di Pemprov Aceh, KPK Benarkan Periksa Sejumlah Pejabat

Nasional
Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Ingin Populerkan 'Salam Pancasila', Megawati: Untuk Mengingatkan Kita sebagai Nasionalis yang Cinta Negara Ini

Nasional
Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Sidang Juliari, Hotma Sitompul Bantah Terima Fee Rp 3 Miliar dari Kemensos

Nasional
Megawati: Saya Saja Di-'lockdown' Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Megawati: Saya Saja Di-"lockdown" Anak-anak, Tak Boleh ke Mana-mana

Nasional
Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Terjadi Penembakan di Dekat Rumah Kepala BIN Budi Gunawan

Nasional
Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Jokowi: Lonjakan Kasus Covid-19 Bikin Kita Harus Bekerja Lebih Keras

Nasional
Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Mendagri: Pandemi Covid-19 Tidak Bisa Kita Anggap Remeh

Nasional
Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Imigrasi: Pengajuan Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Tahun 2008 Tak Terdeteksi

Nasional
Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Beri Kesaksian, Anggota DPR Ihsan Yunus Sebut Dirinya Ditanya soal Pengadaan Bansos

Nasional
Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Samin Tan Didakwa Menyuap Rp 5 Miliar Terkait Kontrak Tambang Batubara

Nasional
Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Jokowi: Terima Kasih Doanya untuk Saya, Tetap Jaga Protokol Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X