Setelah Pilkada DKI, Preferensi Politik Masyarakat Lekat dengan Faktor Agama

Diperkirakan, pada pelaksanaan Pilkada 2018 mendatang, preferensi terhadap politik identitas ini tak banyak berubah.

"Pilgub 2017 DKI Jakarta misalnya, nampak sekali muncul politik-politik identitas, yang sebetulnya dalam sebuah negara demokrasi itu tidak boleh terjadi," kata Hendri dalam sebuah diskusi di Jakarta, Senin (27/11/2017).

Sebuah survei yang dilakukan oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) di delapan provinsi, delapan kota menunjukkan adanya perubahan faktor yang sangat mempengaruhi pilihan politik masyarakat.

"Poin bahwa agama berpengaruh dalam pilihan politik itu selalu di atas 50 persen. Padahal sebelum pilkada DKI Jakarta, itu bergeraknya di bawah 50 persen," ucap Hendri.

Faktor kesukuan yang mulanya selalu lebih tinggi atau lebih mempengaruhi pilihan politik ketimbang faktor agama, sekarang lebih rendah, di bawah 50 persen.

"Artinya, ada pergerakan demokrasi sebelum dan sesudah pilkada DKI Jakarta," imbuhnya.

Hendri memperkirakan di Pilkada Serentak 2018 nanti, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, faktor agama juga akan lebih menjadi pertimbangan pemilih.

"Dimana program para kandidat tidak menjadi nomer satu. Mereka akan perhatikan itu (faktor agama). Apakah akan lanjut 2019, saya rasa bisa saja akan terjadi," pungkasnya.