Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/10/2017, 11:15 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk tidak memainkan isu SARA atau politik identitas.

Anies diharapkan dapat meredakan suasana dengan melakukan rekonsiliasi warga DKI yang terbelah pasca-Pilkada lalu.

Hal itu disampaikan Burhanudin menyikapi pidato Anies yang menyinggung kata "pribumi" setelah resmi menjabat Gubernur DKI. Pernyataan Anies itu menuai polemik.

Burhanuddin menilai, sebagai seorang bergelar Phd bilang politik, Anies secara sadar menyelipkan kata pribumi dalam pidato 22 menitnya.

(baca: Sehari Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi karena Kata Pribumi)

Ia menduga, Anies tengah mengirim pesan kepada kelompok pemilih tertentu. Hal itu, kata dia, ada kaitannya dengan pemilu presiden 2019.

Pasalnya, dalam pidatonya, Anies mengutip pribahasa lokal dari berbagai daerah seperti Minahasa, Madura, Batak. Ia menilai, Anies tidak sedang berbicara berkaitan pelantikan Gubernur DKI.

"Menurut saya, Anies sedang menyapa Indonesia," kata Burhanuddin dalam wawancara dengan Metro TV.

(baca: Dilaporkan ke Polisi karena Pidato Pribumi, Anies-Sandi Tolak Berkomentar)

Jika membaca rangkaian kalimat yang diucapkan Anies, Burhanuddin menganggap, kata "pribumi" tidak hanya untuk menggambarkan sejarah masa lalu seperti yang dijelaskan Anies.

"Setelah kata-kata 'rakyat pribumi yang dulu dikalahkan dan ditindas', setelah kata-kata itu langsung ada pernyataan 'kini saatnya setelah kita merdeka, kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri'. Terus kemudian diikuti dengan kutipan terhadap peribahasa Madura yang kira-kira yang disampaikan adalah ibarat itik yang bertelur, ayam yang mengerami," kata dia.

"Ibarat kita yang bekerja keras orang lain yang menikmati. Jadi kalau kita baca satu rangkaian itu, setidaknya kalimat terakhir yang mengikuti kata pribumi itu jelas menunjuk pada konteks sekarang," tambah Burhanuddin.

(baca: Soal Istilah Pribumi, Apa Kata Jokowi?)

Burhanuddin menganggap bagus jika kata pribumi itu satu narasi dengan apa yang disampaikan Anies tentang keberpihakan dan keadilan.

Narasi tentang keadilan, kesenjangan yang harus diperangi, kata dia, adalah isu yang baik untuk diekploitasi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com