Kompas.com - 18/10/2017, 12:57 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada pidato pembukaan The 6th Action Asia Peacebuilders' Forum, di Kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017), Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengungkapkan, radikalisme dan ekstremisme di Indonesia cenderung meningkat saat memasuki tahun politik.

Menurut Wiranto, menjelang Pilkada 2018 dan Pilpres 2019, penyebaran ujaran kebencian, propaganda politik dan kampanye hitam melalui dunia maya akan menjadi alat untuk meraih kekuasaan.

"Menjelang 2018 dan 2019, kita akan memasuki tahun politik. Pilkada, pemilu legislatif dan pemilu presiden langsung. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan," ujar Wiranto.

"Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia," ujar dia.

Baca: Radikalisme dan Politik Identitas

Wiranto menilai, meningkatnya suhu politik merupakan hal yang wajar karena banyak pihak yang akan berkompetisi.

Para pihak tersebut akan melakukan berbagai upaya agar pasangan calon yang diusung dalam pemilu menjadi populer di tengah masyarakat.

Akan tetapi, seringkali cara-cara yang digunakan tidak terkontrol dengan baik, bahkan melanggar hukum.

"Saya mengatakan hati-hati jangan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang radikal untuk membangun suatu kebencian, membangun kecurigaan, membangun konflik satu dengan yang lain," kata Wiranto.

Terkait hal itu, lanjut Wiranto, pemerintah berharap masyarakat sipil berperan untuk mengantisipasi berkembangnya radikalisme dalam berbagai bentuk.

Ia menegaskan pemerintah sangat terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk menanggulangi radikalisme dan ekstremisme.

Baca: Anies Baswedan Diminta Tak Bermain Politik Identitas

Pernyataan Wiranto tersebut dikuatkan oleh pendapat peneliti Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Sa'duddin Sabilurrasad. 

Menurut dia, tidak dipungkiri politisasi agama kental terasa, terutama pada masa Pilkada DKI 2017 lalu.

"Pada prinsipnya agama memang, terutama dalam pilkada DKI kemarin, dijadikan komoditas politik yang paling kuat," ujar Sa'duddin saat ditemui dalam sebuah diskusi di Megawati Institute, Jakarta Pusat, Selasa (17/10/2017).

Sa'duddin menjelaskan, fenomena isu agama dijadikan komoditas politik karena ada dua preferensi politik identitas yang dianut oleh masyarakat.

Mereka cenderung memilih pemimpin berdasarkan kesamaan identitas, yakni kesamaan suku atau agama.

Politik identitas, menurut dia, sah saja dilakukan. Namun, hal itu menjadi berbahaya saat politik identitas, khususnya terkait agama, mengekslusi keyakinan yang lain.

Baca: Sehari Jadi Gubernur DKI, Anies Baswedan Dilaporkan ke Polisi karena Kata Pribumi

Sa'duddin menyayangkan munculnya polemik soal "pribumi" dan "non-pribumi" akibat pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota, usai pelantikan, Senin lalu.

Menurut dia, pernyataan pribumi dan non pribumi itu sudah mengarah pada eksklusivitas dan membahayakan keragaman di tengah masyarakat.

"Memang harus dibendung dengan cara edukasi. Dampak merusak yang direproduksi berulang kali itu berpengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Saya kira itu peringatan untuk kita semua," kata Sa'duddin.

"Para politisi yang menggunakan politik identitas itu biasanya tidak memiliki kinerja atau hasil kerja yang bisa dinilai baik maka jualannya ya isu identitas," ujar dia.

Membangun perspektif perdamaian

Akan tetapi, ujaran kebencian dan politisasi SARA dalam kontestasi politik perlu diredam untuk mencegah terjadinya polarisasi masyarakat.

Menurut Presiden The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia) Azyumardi Azra, hal itu bisa dilakukan dengan menerapkan konsep peace building atau membangun perspektif perdamaian di kalangan para politisi dan masyarkat.

Baca: Soal Istilah Pribumi, Apa Kata Jokowi?

Penerapan konsep peace building melalui pendekatan agama sangat mungkin dilakukan oleh organisasi kemasyarakat yang moderat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Saya kira ada metode-metodenya dalam rangka membangun peace building melalui pendekatan keagamaan. Jadi peace building through religious approcah itu bisa dilakukan, saya kira di Indonesia sangat penting," ujar Azyumardi saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (16/10/2017).

"Katakanlah NU, Muhammadiyah dan MUI melakukan workshop atau training mengenai peace building melalui keagamaan. Misalnya,bagaimana kalau berceramah itu lebih menekankan ke dalam perdamaian, daripada misalnya memprovokasi jemaah," ujar dia.

Azyumardi berharap, para politisi tidak menggunakan isu agama sebagai salah satu bahan dalam kampanyenya.

Hal itu dilakukan untuk meminimalisasi maraknya penyebaran ujaran kebencian dan berita bohong menjelang tahun politik 2018-2019.

Azyumardi menegaskan, isu agama yang dipolitisasi berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

"Sebaiknya para politisi dalam kampanyenya janganlah membawa-bawa agama, nanti bisa dipelintir ke sana sini. Apalagi kalau misalnya kepleset lalu dipelintir. Jadi janganlah, karena isu agama itu bisa eksplosif,"  kata dia.

"Jadi, saya kira kuncinya para politisi ini agar lebih bijak, jangan membawa-bawa agama, apalagi kalau dia dari agama yang lain. Karena itu mereka harus diketuk hati nuraninya," ujar mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Kompas TV Per hari Jumat (6/100, pengacara Eggi Sudjana sudah dilaporkan delapan organisasi masyarakat.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Vaksinasi Polio Massal Digelar, Kadinkes Aceh Akui Sempat Ada Penolakan

Nasional
Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Helikopter Polri Hilang di Bangka Belitung, TNI AL Kerahkan 4 Alat Canggih

Nasional
Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Survei Charta Politika: Elektabilitas PDI-P Teratas, Demokrat Masuk Lima Besar

Nasional
Putri Candrawathi Minta Maaf Usai Bikin Karier Anggota Polri Terhambat karena Kasusnya

Putri Candrawathi Minta Maaf Usai Bikin Karier Anggota Polri Terhambat karena Kasusnya

Nasional
UPDATE Korban Gempa Cianjur: 327 Orang Meninggal, 13 Hilang

UPDATE Korban Gempa Cianjur: 327 Orang Meninggal, 13 Hilang

Nasional
Soal Kriteria Pemimpin Jokowi, Kepala BIN: Kerutan Identik Prabowo, Tinggal Warna Rambut

Soal Kriteria Pemimpin Jokowi, Kepala BIN: Kerutan Identik Prabowo, Tinggal Warna Rambut

Nasional
Gelar Vaksinasi Massal, Kemenkes Targetkan 95 Persen Anak di Aceh Dapat Vaksin Polio

Gelar Vaksinasi Massal, Kemenkes Targetkan 95 Persen Anak di Aceh Dapat Vaksin Polio

Nasional
Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Wapres Bahas Perkembangan Papua dengan Tokoh Gereja

Nasional
Relawan Jokowi Masih Berkumpul, PKS Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Masih Hidup

Relawan Jokowi Masih Berkumpul, PKS Khawatir Wacana Presiden 3 Periode Masih Hidup

Nasional
Survei Charta Politika: 59,7 Persen Responden Ingin Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

Survei Charta Politika: 59,7 Persen Responden Ingin Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet

Nasional
Ditantang Buka BAP oleh Kabareskrim, Sambo: Mereka Lah yang Buka Kan Sudah Ada

Ditantang Buka BAP oleh Kabareskrim, Sambo: Mereka Lah yang Buka Kan Sudah Ada

Nasional
PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

PKS Desak Jokowi Tinggalkan Relawan: Mau Apalagi, Kan Sudah Selesai

Nasional
Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Survei Charta Politika: Jika Ganjar dan Prabowo Berduet di Pilpres, Anies-AHY Tumbang

Nasional
Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Mata Berkaca-kaca, Ferdy Sambo: Adik-adik Ini Enggak Salah, Saya yang Salah

Nasional
Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Jokowi Resmikan Asrama Mahasiswa Nusantara, Harap Mahasiswa Lintas Daerah Saling Mengenal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.