Bawaslu Tambah Politik Uang dan Politik Identitas Jadi Indikator Kerawanan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengwas Pemilu (Bawaslu) menambahkan dua indikator untuk memetakan indeks kerawanan pemilu.

Anggota Bawaslu RI Ratna Dewi Pettalolo menyebutkan, dua indikator tersebut adalah politik uang dan politik identitas.

"Memang ada tren perkembangan politik uang dan politik identitas. Itu indikator yang akan kami tambahkan," kata Retno, seusai diskusi di Gedung KPU Pusat, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Menurut dia, dalam indeks kerawanan pemilu sebelumnya, tidak ada indikator politik identitas. Dengan mencermati perkembangan pilkada akhir-akhir ini, Bawaslu menilai, indikator tersebut perlu ditambahkan.

"Kami lihat dalam Pilkada, praktiknya baru muncul akhir-akhir ini. Makanya kami antisipasi ke depan," ujar Ratna.

Dia mengatakan, ada tiga dimensi dalam memetakan indeks kerawanan pemilu yaitu penyelenggara, kontestasi, dan partisipasi. Masing-masing dimensi memiliki indikator dan variabelnya sendiri-sendiri.

Pada Pilkada 2018, ada tujuh daerah besar yang akan menggelar pemilihan gubernur. 

Berdasarkan pengalaman periode sebelumnya, daerah yang pernah terjadi konflik adalah Jawa Timur.

Pengalaman konflik menjadi salah satu pertimbangan Bawaslu dalam memetakan indeks kerawanan pemilu.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto meminta Bawaslu segera menyelesaikan indeks kerawanan Pilkada 2018.

Menurut Wiranto, indeks kerawanan Pilkada penting sebagai upaya pemetaan dini dan antisipasi konflik yang akan terjadi saat pesta demokrasi.

"Kalau kita tahu kerawanan terjadi pada sisi yang mana, ini secara sistematis pada saatnya nanti kita sudah bisa menetralisir kerawanan itu," kata Wiranto.