Ridha Aditya Nugraha
Air and Space Law Studies, Universitas Prasetiya Mulya

Manajer Riset dan Kebijakan Air Power Centre of Indonesia, Jakarta. Anggota German Aviation Research Society, Berlin. Saat ini berkarya dengan mengembangkan hukum udara dan angkasa di Air and Space Law Studies - International Business Law Program, Universitas Prasetiya Mulya. Tenaga ahli sekaligus pemateri di Institute of Air and Space Law Aerohelp, Saint Petersburg. Sebelumnya sempat berkarya pada suatu maskapai penerbangan Uni Eropa yang berbasis di Schiphol, Amsterdam.

Merindukan Penerbangan Perintis dan Kehadiran N-219

Kompas.com - 18/11/2017, 07:27 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorLaksono Hari Wiwoho

SERINGKALI kita menemukan promosi tiket pesawat ke Bali atau Singapura yang harganya tidak masuk akal, terkadang lebih murah dari seporsi bistik di restoran.

Bisnis penerbangan memang sudah berevolusi sedemikian rupa, mampu meningkatkan mobilitas manusia dengan efisien serta terbukti berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Sayangnya, hal ini belum banyak dirasakan oleh jutaan penduduk Indonesia yang tersebar dipelosok Nusantara. Akses ke daerah pedalaman maupun pulau-pulau terpencil masih serba terbatas mengingat penyelenggaraan penerbangan perintis belum optimal, baik infrastruktur maupun legislasinya.

Berbicara mengenai penerbangan perintis, tampaknya tidak dapat jauh dipisahkan dari Merpati Nusantara Airlines. Sayang sekali maskapai pelat merah tersebut telah berhenti beroperasi karena masalah keuangan pada Februari 2014.

Tidak dapat dimungkiri, keadaan tersebut telah melemahkan jembatan udara Nusantara yang kita punya. Beberapa maskapai memang tengah berupaya mengisi kekosongan ini, sebut saja Susi Air dengan armada pesawat kecilnya yang tengah naik daun. Namun, upaya tersebut belum terasa cukup untuk menambal lubang-lubang yang ditinggalkan Merpati.

Tenggelam di tengah ingar-bingar kebangkitan sektor maritim Indonesia, penerbangan perintis seperti dianaktirikan. Instrumen hukum memang telah hadir, yang menjadi masalah adalah implementasinya.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2017, salah satu nyawa penyelenggaraan penerbangan perintis, telah menetapkan 193 rute untuk tahun ini lengkap dengan daftar tarif bersubsidi. Namun, bukan jaminan seluruh rute tersebut benar-benar akan diterbangi.

Terdapat beberapa faktor lain yang menentukan, salah satunya ketersediaan anggaran. Ketiadaan alokasi atau kosongnya kas pemerintah daerah maupun pusat berarti tidak terselenggaranya penerbangan perintis.

Dalam kasus ini, otonomi daerah terbukti menjadi pedang bermata dua. Semua dikembalikan kepada pemahaman masing-masing pemerintah daerah akan pentingnya penerbangan perintis.

Ganti pimpinan bukan tidak mungkin berarti turut mengganti kebijakan sehingga tidak ada kepastian jangka panjang. Kementerian Perhubungan hanya dapat gigit jari, tidak dapat terlalu banyak mengintervensi kebijakan pemerintah daerah.

Program Poros Maritim Dunia berpotensi menimbulkan suatu masalah serius bagi keberlangsungan penerbangan perintis seandainya gagal diidentifikasi dengan baik.

Tumpang-tindih dengan rute pelayaran bersubsidi menjadi potensi permasalahan utama; uang rakyat akan terbuang sia-sia seandainya hal tersebut terjadi. Hingga kini belum ada peraturan yang menyinkronkan penyelenggaraan penerbangan perintis dengan pelayaran bersubsidi; lalu juga dengan transportasi darat.

Pembukaan beberapa rute baru di daerah yang banyak melibatkan kombinasi transportasi udara dan laut, antara lain di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Papua, harus ditelaah ulang guna menghindari kemungkinan tumpang-tindih.

Presiden Joko Widodo saat pemberian nama dan uji terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerjasma dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
KRISTIANTO PURNOMO Presiden Joko Widodo saat pemberian nama dan uji terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerjasma dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Semoga lembaga kajian universitas tergerak serta dipercaya menjadi ujung tombak dalam mengawal hal baru ini. Keberhasilan mereka akan membuktikan bahwa tatanan keilmuan dapat turut mengatasi permasalahan di lapangan. Alhasil, jurang antara insan akademik dengan praktisi dunia penerbangan di Indonesia dapat dipersempit.

Halaman:
 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

KPK OTT Rektor Salah Satu Universitas Negeri di Lampung

Nasional
KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

KPK Sebut Dugaan Percobaan Penyuapan Ferdy Sambo ke LPSK Harus Penuhi 3 Syarat

Nasional
Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Istri Ferdy Sambo Termasuk, Ini 5 Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J dan Perannya

Nasional
Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan 'Reshuffle'

Surya Paloh Temui Jokowi di Istana, Nasdem Sebut Tak Bicarakan "Reshuffle"

Nasional
Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Sikap Komnas Perempuan-Komnas HAM terhadap Istri Ferdy Sambo Usai Jadi Tersangka Dikritik

Nasional
Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Fadel Muhammad Anggap Pencopotannya sebagai Wakil Ketua MPR Inkonstitusional

Nasional
Merdeka dengan KUHP Nasional

Merdeka dengan KUHP Nasional

Nasional
Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Saat Istri Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kelima Kasus Pembunuhan Brigadir J ...

Nasional
Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Fadel Muhammad Dicopot dari Jabatan Wakil Ketua MPR Unsur DPD

Nasional
Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi 'Online', Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Dukung Kapolri Copot Jajarannya yang Terlibat Judi "Online", Ketua DPR: Sudah Sewajarnya Dihukum Berat

Nasional
Pintu 'Reshuffle' Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Pintu "Reshuffle" Kabinet Jokowi Masih Terbuka

Nasional
TNI AL Gagalkan Penyelundupan 14 Kg Sabu di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia

TNI AL Gagalkan Penyelundupan 14 Kg Sabu di Perairan Perbatasan Indonesia-Malaysia

Nasional
Jejak Istri Ferdy Sambo: Dulu Tudingkan Pelecehan, Kini Jadi Tersangka Pembunuhan

Jejak Istri Ferdy Sambo: Dulu Tudingkan Pelecehan, Kini Jadi Tersangka Pembunuhan

Nasional
Cerita Muhadjir Pimpin Upacara di Ponpes Ngruki, Kaget Abu Bakar Ba'syir Ikut Hadir

Cerita Muhadjir Pimpin Upacara di Ponpes Ngruki, Kaget Abu Bakar Ba'syir Ikut Hadir

Nasional
[POPULER NASIONAL] Respons Polri soal Isu Jaringan Judi 'Online' Kaisar Sambo | Putri Candrawathi Tersangka

[POPULER NASIONAL] Respons Polri soal Isu Jaringan Judi "Online" Kaisar Sambo | Putri Candrawathi Tersangka

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.