Merindukan Penerbangan Perintis dan Kehadiran N-219

Kompas.com - 18/11/2017, 07:27 WIB
Pesawat N219 meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta usai saat pemberian nama dan uji terbang, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerjasma dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
KRISTIANTO PURNOMO Pesawat N219 meninggalkan Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta usai saat pemberian nama dan uji terbang, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerjasma dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

SERINGKALI kita menemukan promosi tiket pesawat ke Bali atau Singapura yang harganya tidak masuk akal, terkadang lebih murah dari seporsi bistik di restoran.

Bisnis penerbangan memang sudah berevolusi sedemikian rupa, mampu meningkatkan mobilitas manusia dengan efisien serta terbukti berkontribusi positif terhadap perekonomian daerah.

Sayangnya, hal ini belum banyak dirasakan oleh jutaan penduduk Indonesia yang tersebar dipelosok Nusantara. Akses ke daerah pedalaman maupun pulau-pulau terpencil masih serba terbatas mengingat penyelenggaraan penerbangan perintis belum optimal, baik infrastruktur maupun legislasinya.

Berbicara mengenai penerbangan perintis, tampaknya tidak dapat jauh dipisahkan dari Merpati Nusantara Airlines. Sayang sekali maskapai pelat merah tersebut telah berhenti beroperasi karena masalah keuangan pada Februari 2014.


Tidak dapat dimungkiri, keadaan tersebut telah melemahkan jembatan udara Nusantara yang kita punya. Beberapa maskapai memang tengah berupaya mengisi kekosongan ini, sebut saja Susi Air dengan armada pesawat kecilnya yang tengah naik daun. Namun, upaya tersebut belum terasa cukup untuk menambal lubang-lubang yang ditinggalkan Merpati.

Tenggelam di tengah ingar-bingar kebangkitan sektor maritim Indonesia, penerbangan perintis seperti dianaktirikan. Instrumen hukum memang telah hadir, yang menjadi masalah adalah implementasinya.

Sebagai contoh, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2017, salah satu nyawa penyelenggaraan penerbangan perintis, telah menetapkan 193 rute untuk tahun ini lengkap dengan daftar tarif bersubsidi. Namun, bukan jaminan seluruh rute tersebut benar-benar akan diterbangi.

Terdapat beberapa faktor lain yang menentukan, salah satunya ketersediaan anggaran. Ketiadaan alokasi atau kosongnya kas pemerintah daerah maupun pusat berarti tidak terselenggaranya penerbangan perintis.

Dalam kasus ini, otonomi daerah terbukti menjadi pedang bermata dua. Semua dikembalikan kepada pemahaman masing-masing pemerintah daerah akan pentingnya penerbangan perintis.

Ganti pimpinan bukan tidak mungkin berarti turut mengganti kebijakan sehingga tidak ada kepastian jangka panjang. Kementerian Perhubungan hanya dapat gigit jari, tidak dapat terlalu banyak mengintervensi kebijakan pemerintah daerah.

Program Poros Maritim Dunia berpotensi menimbulkan suatu masalah serius bagi keberlangsungan penerbangan perintis seandainya gagal diidentifikasi dengan baik.

Tumpang-tindih dengan rute pelayaran bersubsidi menjadi potensi permasalahan utama; uang rakyat akan terbuang sia-sia seandainya hal tersebut terjadi. Hingga kini belum ada peraturan yang menyinkronkan penyelenggaraan penerbangan perintis dengan pelayaran bersubsidi; lalu juga dengan transportasi darat.

Pembukaan beberapa rute baru di daerah yang banyak melibatkan kombinasi transportasi udara dan laut, antara lain di Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, dan Papua, harus ditelaah ulang guna menghindari kemungkinan tumpang-tindih.

Presiden Joko Widodo saat pemberian nama dan uji terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerjasma dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
KRISTIANTO PURNOMO Presiden Joko Widodo saat pemberian nama dan uji terbang di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (10/11/2017). Pesawat N219 adalah pesawat buatan lokal, kolaborasi antara PT Dirgantara Indonesia (DI) bekerjasma dengan Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional (Lapan). KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
Semoga lembaga kajian universitas tergerak serta dipercaya menjadi ujung tombak dalam mengawal hal baru ini. Keberhasilan mereka akan membuktikan bahwa tatanan keilmuan dapat turut mengatasi permasalahan di lapangan. Alhasil, jurang antara insan akademik dengan praktisi dunia penerbangan di Indonesia dapat dipersempit.

Sempat juga terdengar agar penyelenggaraan penerbangan perintis (yang terbengkalai) diserahkan kepada TNI Angkatan Udara dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagai landasannya. Ide yang solutif mengingat TNI memiliki fasilitas di pelosok Nusantara.

Namun, terlepas dari polemik konsep OMSP, perlu diingat bahwa keadaan sudah sangat jauh berbeda dari era-DAUM (Dinas Angkutan Udara Militer) setengah abad silam. Hubungan sipil-militer telah banyak berubah, termasuk terkait fungsi transportasi.

Iklim persaingan usaha dewasa ini cenderung lebih menghendaki agar militer tidak ikut serta menjadi aktor utama dengan mendirikan badan usaha penerbangan.

Kompetisi sehat identik dengan kehadiran perusahaan, baik swasta atau daerah, yang dikelola secara profesional. Sisi positifnya adalah meniadakan risiko gugatan perdata terhadap TNI AU.

Mereka masih dapat terlibat dengan menyediakan penerbang dan teknisi untuk Merpati. Guna menghindari polemik berkepanjangan akan profesionalisme militer, maka konsep OMSP dibatasi hanya berupa pengiriman sumber daya manusia guna mendukung penerbangan perintis tanpa harus membentuk suatu badan usaha penerbangan.

Mengingat pentingnya penyelenggaraan penerbangan perintis yang sehat, serta untuk mendukung keberhasilan Program Poros Maritim Dunia, maka Merpati layak dan seyogianya diselamatkan.

Memang mahal, tetapi kesejahteraan rakyat taruhannya. Bukan tidak mungkin harga sembako di Indonesia timur akan sama atau minimal tidak jauh berbeda dari Pulau Jawa. Jembatan udara yang kokoh dan efisien, dipadukan dengan tol laut, akan mampu mewujudkannya.

Untuk itu, Merpati harus dikelola secara profesional, dalam arti tidak ada campur tangan politik dalam menentukan jenis armada maupun strategi bisnisnya.

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara IndonesiaKOMPAS.com/DENDI RAMDHANI Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia
Model bisnis Susi Air sudah sepantasnya ditiru, yaitu dengan tidak merambah ke rute domestik yang menggunakan pesawat jet sekelas Airbus 320 atau Boeing 737.

Strategi code-shared dengan maskapai nasional yang melayani penerbangan antaribukota provinsi dapat menjadi opsi guna menjamin keterisian penumpang serta menjauhkan Merpati dari godaan untuk mengoperasikannya sendiri. Anggaran Dasar Merpati dapat diubah guna menjamin mereka hanya akan menerbangi rute perintis.

Kehadiran serta keberhasilan terbang perdana N-219 pada 16 Agustus silam sepertinya berada pada momentum yang tepat.

Seandainya upaya penyelamatan Merpati terwujud, N-219 layak menjadi pilihan utama bagi armadanya.

Harga pesawat ini diperkirakan akan jauh lebih murah ketimbang saingan utamanya, DHC-6 Twin Otter buatan Kanada (sekitar 6,5 juta dollar AS).

Jika Merpati beserta maskapai penerbangan nasional lain benar-benar beralih ke N-219, niscaya langit Nusantara akan diterbangi karya bangsanya sendiri; berdikari kalau meminjam istilah Bung Karno.

Jam terbang adalah salah satu hal terpenting yang dibutuhkan N-219 agar pesawat ini dapat kian sempurna dan menjadi pemain utama pada kelasnya di pasar global.

Halaman:


EditorLaksono Hari Wiwoho

Terkini Lainnya

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Digugat Ratusan Peserta Pemilu di MK, KPU Siapkan Dua Hal Ini

Nasional
Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Tim Kuasa Hukum KPU Sebut Tak Ada Persiapan Khusus Hadapi Gugatan Prabowo-Sandiaga

Nasional
Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Selisih 16,9 Juta Suara, Kubu Jokowi Nilai Gugatan ke MK Sulit Ubah Hasil Pilpres

Nasional
Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Amnesty International Minta Kekerasan 22 Mei 2019 Diusut Tuntas

Nasional
Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Jenguk Korban Kerusuhan 22 Mei, Waketum Demokrat Minta Pengusutan Tuntas

Nasional
Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Mudik 2019, Pemerintah Siapkan 6.047 Fasilitas Layanan Kesehatan

Nasional
KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

KPU Siapkan 20 Pengacara untuk Hadapi BPN Prabowo-Sandiaga di MK

Nasional
Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasdem Klaim Raih Peningkatan Suara Terbanyak di Pileg 2019

Nasional
Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Mantan Hakim MK: Narasi Bambang Widjojanto Berbahaya Sekali

Nasional
Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Hoaks atau Fakta Sepekan: Seputar Kerusuhan 22 Mei, Isu Cacar Monyet hingga Tol Ambruk

Nasional
'Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai'

"Kalau Alat Bukti BPN Masih Seperti yang ke Bawaslu, Perkara di MK Akan Cepat Selesai"

Nasional
Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Tim Hukum BPN Keluhkan Penutupan Jalan Ke MK, Ini Tanggapan Polri

Nasional
Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Kapolri Bentuk Tim Pencari Fakta Terkait Korban Kerusuhan 22 Mei

Nasional
Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Menurut Pakar, 51 Bukti yang Dibawa Tim Hukum Prabowo-Sandiaga ke MK Sangat Sedikit

Nasional
Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Polri Janji Tindak Anggota yang Langgar SOP Saat Kerusuhan 22 Mei

Nasional

Close Ads X