Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hindari Spekulasi, Percepatan Pergantian Panglima TNI Dinilai Perlu Dilakukan

Kompas.com - 17/11/2017, 19:27 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pergantian Panglima TNI diharapkan selesai tahun ini. Sebab, selain Panglima TNI Gatot Nurmanto akan memasuki masa pensiun, DPR juga akan memasuki masa reses.

Menurut Direktur Imparsial Al Araf, Gatot akan pensiun pada awal Maret 2018. Sementara itu, DPR akan reses pada 14 Desember 2017 hingga 8 Januari 2018.

Ia menjelaskan, proses pergantian Panglima TNI tidaklah cepat. Paling tidak membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan harus melewati proses politik di DPR alias harus mendapat persetujuan dari parlemen.

(Baca juga : Pimpinan Komisi I Minta Jokowi Segera Kirim Nama Calon Panglima TNI)

Itulah sebabnya mengapa Al Araf berharap proses tersebut tidak dilakukan di awal Januari 2018.

"Proses pemilihan Panglima TNI membutuhkan waktu. Kalau baru dilakukan pada awal Januari 2018 akan rentan dengan adanya spekulasi," ujar Al Araf saat menjadi pembicara di diskusi PARA Syndicate bertajuk 'Reshuffle dan Pergantian Panglima', di Jakarta Selatan, Jumat (17/11/2017).

Al Araf berpendapat sebaiknya Jokowi sudah mulai mengajukan nama calon pengganti Gatot Nurmantyo sebelum masa reses DPR dan masa pensiun Gatot pada awal Maret 2018.

(Baca juga : Panglima TNI Pengganti Gatot Nurmantyo Disarankan dari Angkatan Udara)

"Kalau misalnya Presiden ajukan pengganti Gatot pada 10 Januari 2018 maka akan mepet dengan masa pensiun. Jauh lebih elegan kalau Presiden ajukan sebelum masa reses DPR karena membutuhkan proses transisi," kata Al Araf.

Di sisi lain, Al Araf mengatakan percepatan proses pergantian Panglima TNI akan memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI.

"Penting bagi Presiden untuk mempertimbangkan masukan publik," ucapnya.

Kompas TV Sejumlah LSM meminta presiden segera mempercepat pergantian Panglima TNI, yang saat ini masih dijabat Jenderal Gatot Nurmantyo.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com