Pimpinan Komisi I Minta Jokowi Segera Kirim Nama Calon Panglima TNI

Kompas.com - 15/11/2017, 15:54 WIB
Presiden Joko Widodo, didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan), menaiki panser amfibi, Anoa Amphibious produksi PT Pindad, saat menyeberangi danau di kompleks Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Uji coba panser amfibi ini berlangsung saat Presiden hadir dalam acara Rapat Pimpinan TNI  2017 YUNIADHI AGUNG/KOMPASPresiden Joko Widodo, didampingi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo (kiri) dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian (kanan), menaiki panser amfibi, Anoa Amphibious produksi PT Pindad, saat menyeberangi danau di kompleks Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Senin (16/1). Uji coba panser amfibi ini berlangsung saat Presiden hadir dalam acara Rapat Pimpinan TNI 2017
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin berharap Presiden Joko Widodo segera mengirimkan nama calon Panglima TNI pengganti Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pada masa sidang ini.

Gatot akan memasuki masa pensiun pada Maret 2018.

"Ya, kami berharap segera karena masa sidang sekarang ini tak lebih dari sebulan. Desember kami sudah reses lagi," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2017).

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin angkat bicara soal nama pengacara Eggi Sudjana yang tercantum dalam struktur pengurus kelompok penyebar konten ujaran kebencian dan SARA, Saracen, sebagai Dewan Penasihat, namun enggan diperiksa pihak Kepolisian. Jakarta, Minggu (27/8/2017. KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin angkat bicara soal nama pengacara Eggi Sudjana yang tercantum dalam struktur pengurus kelompok penyebar konten ujaran kebencian dan SARA, Saracen, sebagai Dewan Penasihat, namun enggan diperiksa pihak Kepolisian. Jakarta, Minggu (27/8/2017.
Ia mengatakan, setidaknya DPR membutuhkan waktu dua minggu untuk menyelesaikan seluruh rangkaian proses persetujuan calon Panglima TNI yang disodorkan Presiden.

Pertama, Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI kepada DPR melalui pimpinan.

(Baca juga : Rotasi, Panglima TNI yang Baru Disarankan dari AL atau AU)

Setelah itu, pimpinan DPR membawa nama calon Panglima TNI tersebut dalam Rapat Paripurna dan dibacakan sebagai surat masuk resmi dari Presiden.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Setelah itu, nama tersebut dibahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) lalu dibawa ke Komisi I.

(Baca juga : Calon Panglima TNI Diharapkan Tidak Gemar Akrobat Politik)

Selanjutnya Komisi I menggelar uji kelayakan dan kepatutan. Hasil uji kelayakam dan kepatutan dikembalikan lagi ke Rapat Paripurna untuk disetujui.

"Ya, kalau itu (nama calon Panglima TNI diserahkan masa sidang berikutnya) mepet," lanjut politisi PDI-P itu.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I Meutya Hafid. Ia mengatakan, Presiden harus mempertimbangkan situasi politik saat memilih nama calon Panglima TNI.

"Tidak boleh grasak-grusuk juga tidak boleh lama-lama. Silakan Pak Presiden menimbang waktu yang paling tepat dengan situasi dan kondisi politik dan juga negara saat ini," tutur Meutya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

KPK Alami Keterbatasan Personel saat Pandemi, Mobilitas Dikurangi, Program Kerja Beralih ke Daring

Nasional
Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Ajak Masyarakat Peduli Nakes, Dompet Dhuafa Serukan Gerakan “Surat untuk Nakes”

Nasional
Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Ombudsman: Kalau Tata Cara Peralihan Status Selesai di PP, Tak Ada Perdebatan Alih Status Pegawai KPK

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengeluaran Dana Sarana Jaya untuk Lahan di Munjul

Nasional
YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

YLBHI Sebut Ombudsman Berhasil Bongkar Adanya Skenario dalam Penyelenggaraan TWK

Nasional
Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Stok Vaksin Covid-19 Ada 55 Juta Dosis: 40 Juta Bulk, Sisanya Vaksin Jadi

Nasional
Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Kader PAN Gugat Zulkifli Hasan, Tuntut Ganti Rugi Rp 100 Miliar

Nasional
Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Menteri Trenggono Minta Politeknik Kementerian KP Perkuat Potensi Wirausaha Peserta Didik

Nasional
MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

MK Tolak Sengketa PSU Pilkada Kalsel, Begini Respons Denny Indrayana

Nasional
Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Soal ivermectin, ICW Masih Belum Terima Surat Somasi Moeldoko

Nasional
Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Akan Polisikan ICW Pakai UU ITE Dinilai Langgengkan Praktik Kriminalisasi, Moeldoko Disarankan Pakai UU Pers

Nasional
Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Irjen KKP: Kebijakan Ekspor Benur Dibuka Usai Studi Banding ke Australia

Nasional
Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Makna dan Pesan dari Maraknya Baliho Puan Maharani...

Nasional
KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

KSAU Resmi Copot Danlanud Johannes Abraham Dimara Merauke, Penggantinya Dilantik

Nasional
Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X