Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rotasi, Panglima TNI yang Baru Disarankan dari AL atau AU

Kompas.com - 12/11/2017, 19:39 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri menilai, Panglima TNI baru pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo seharusnya berasal dari Angkatan Laut atau Angkatan Udara.

"Harus mempertimbangkan pola rotasi secara bergiliran oleh tiap matra atau angkatan," ujar Gufron, dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Gufron melanjutan, rotasi pimpinan lembaga militer sesuai dengan amanat Pasal 13 Undang-Undang TNI.

Pasal tersebut menyatakan bahwa jabatan Panglima TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif tiap-tiap matra/angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan.

(Baca juga: Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya)

Selain itu, Gufron juga menilai penerapan pola rotasi jabatan Panglima TNI penting untuk membangun soliditas dan profesionalisme di dalam tubuh TNI. Pola tersebut diyakini akan menumbuhkan rasa kesetaraan dalam TNI.

Dari sisi lain, rotasi jabatan Panglima TNI dari Angkatan Darat ke Angkatan Laut atau Angkatan Udara juga selaras dengan agenda kepentingan pemerintah untuk memperkuat sektor maritim

"Membangun maritime security membutuhkan pembangunan kekuatan terintegrasi antara angkatan udara, laut tanpa meninggalkan kekuatan angkatan darat," kata Gufron.

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo dinilai harus segara menyiapkan penganti Gatot.

Gatot sendiri merupakan prajurit TNI yang berasal dari Angkatan Darat. Lantaran hal itu, rotasi jabatan ke Angkatan Laut atau Angkatan Udara dinilai penting.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com