Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, dan Gerbong Baru - Kompas.com

Pergantian Panglima TNI, Penumpukan Perwira Menengah, dan Gerbong Baru

Yoga Sukmana
Kompas.com - 13/11/2017, 06:45 WIB
Defile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini  TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Defile pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

JAKARTA, KOMPAS.com — Desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk segara memulai pergantian Panglima TNI semakin kencang. Terbaru, desakan muncul dari sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil.

Percepatan pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo dinilai penting tidak hanya untuk publik, tetapi juga bagi internal TNI itu sendiri.

Direktur Program Imparsial Al Araf mengatakan, salah satu yang jadi faktor adalah karena terjadi penumpukan perwira menengah di tubuh TNI atau yang berpangkat kolonel. Hal ini diakibatkan banyak hal, mulai dari perekrutan hingga regenerasi yang dinilai tidak mulus.

Menurut Al Araf, ada ratusan perwira menengah TNI yang tidak memiliki "pekerjaan" atau ruang untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Jika tidak dicari solusi, hal ini dinilai bisa menjadi masalah.

(Baca juga: Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya)

Sebenarnya, TNI sudah memiliki program zero growth atau pertumbuhan jumlah anggota TNI sebesar 0 persen. Program ini dilakukan agar tidak membebani keuangan negara.

Meski zero growth, bukan berarti tidak ada penambahan atau perekrutan di tubuh TNI. Hanya saja, perekrutan harus seimbang dengan jumlah anggota yang keluar atau pensiun. Misalnya, jika jumlah anggota yang pensiun mencapai 100 orang, perekrutan juga harus 100 orang.

Selain tidak akan membebani anggaran negara, program zero growth juga diyakini membuat regenerasi pimpinan di TNI berjalan lebih mulus.

Namun, kini program itu kembali dipertanyakan lantaran terjadi penumpukan perwira menengah di TNI.

"Ini perlu dipikirkan negara karena akan kurang baik kalau terlalu banyak penumpukan," kata Al Araf di kantor Imparsial, Jakarta, Minggu (12/11/2017).

(Baca juga: Rotasi, Panglima TNI yang Baru Disarankan dari AL atau AU )


Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini  TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melakukan inspeksi pasukan saat peringatan HUT ke-72 Tentara Nasional Indonesia di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten, Kamis (5/10/2017). Peringatan HUT TNI ini TNI dimeriahkan latihan gabungan dengan menggunakan alutsista andalan dari masing-masing matra TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Gerbong baru

Harapan adanya solusi terhadap persoalan penumpukan perwira menengah TNI muncul menyusul akan pensiunnya Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dalam waktu dekat.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pergantian Panglima TNI bisa membawa adanya regenerasi baru para pimpinan militer. Apalagi, Gatot adalah representasi angkatan yang sangat senior, yaitu 1982.

"Gerbong di bawahnya akan bergerak. Apalagi, beliau angkatan 1982, maka gerbong di bawahnya akan naik ke level jabatan-jabatan baru," ucap Al Araf.

Sementara Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengatakan, pergantian Panglima TNI perlu dipercepat. Salah satu alasannya adalah akan membantu memperlancar transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.

Sementara itu, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI baru. Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk pada perintah otoritas sipil.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018 hingga Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019.

"Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas serta mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," kata Indra.

Kompas TV Jenderal Gatot kepada wartawan mengatakan akan menghabiskan waktunya dengan keluarga dan akan pikir-pikir jika diajak ikut partai politik.

PenulisYoga Sukmana
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Megapolitan
Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Megapolitan
DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Nasional
Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Internasional
Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Megapolitan
Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Nasional
Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Nasional
Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Internasional
Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Megapolitan
Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Nasional
Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Regional
Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Nasional
VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

Nasional
Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM