Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Calon Panglima TNI Diharapkan Tidak Gemar Akrobat Politik

Kompas.com - 12/11/2017, 21:10 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar Presiden tidak hanya memilih calon Panglima TNI yang berintegritas, namun juga orang yang bisa menjaga netralitas militer.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, yakni Pilkada Serentak 2018, serta pemilu legislatif dan pemilu presiden yang dilakukan serentak pada 2019.

"Masyakat butuh figur Panglima TNI yang tegas dan punya komitmen untuk menjaga netralitas TNI," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Berdasarkan pengalaman saat ini, tutur Gufron, sosok Panglima TNI yang mampu menjaga netralitas sangat penting. Sebab, belakangan ini ada sejumlah akrobat politik yang dilakukan oleh Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.

(Baca juga: Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya)

Akrobat politik yang dimaksud yakni sikap atau pernyataan yang justru dinilai kontraproduktif dengan netralitas TNI.

Akrobat politik itu, menurut Gufron, justru membuat kondisi eksternal politik menjadi tidak kondusif. Akibatnya, banyak pihak yang menilai TNI kembali masuk ke ranah politik praktis seperti di era Orde Baru.

Di tempat yang sama, Indra dari Setara Institute menilai, calon Panglima TNI seharusnya bisa fokus mendorong arah reformasi sektor keamanan dan pengembangan kekuatan pertahanan.

Salah satu contohnya yaitu meningkatkan modernisasi alutsista yang diikuti dengan peningkatan kesejahteraan prajurit demi terciptanya tentara yang profesional dan modern diimbangi dengan peningkatan tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran militer.

(Baca juga: Panglima TNI Gatot Nurmantyo: Buktikan bahwa Saya Berpolitik Praktis)

Selain itu, Panglima TNI baru juga harus menyelesaikan sejumlah reformasi TNI yang dicanangkan sejak 1998. Di antaranya, yaitu reformasi sistem peradilan militer, transparasi dan akuntabilitas.

Seperti diketahui, Gatot Nurmantyo akan memasuki masa pensiun dalam waktu dekat. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo dinilai harus segara menyiapkan pengganti Gatot.

Kompas TV Panglima TNI berpesan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh provokasi berkedok agama.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

KPU dan Kubu Prabowo Kompak, Anggap Gugatan Anies dan Ganjar Langgar Aturan MK

Nasional
Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Sekjen Golkar: Bayangkan kalau Kita Lagi Siapkan Pilkada, Malah Bicara Munas, Apa Enggak Pecah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com