Presiden Diminta Segera Proses Pergantian Panglima TNI, Ini Alasannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil meminta Presiden Joko Widodo untuk segara melakukan proses pergantian Panglima TNI. Seperti diketahui, Panglima TNI saat ini, Jenderal Gatot Nurmantyo, memasuki masa pensiun dalam waktu dekat.

"Kami memandang sudah semestinya dilakukan," ujar Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/11/2017).

Menurut Imparsial, ada tiga alasan pergantian Panglima TNI perlu dilakukan segera. Pertama, mengacau kapada Undang-Undang TNI, pergantian Panglima TNI harus membutuhkan persetujuan DPR.

Gufron menuturkan, dengan percepatan proses pergantian Panglima TNI, maka DPR akan lebih leluasa mencermati dan memeriksa profil kandidat yang disodorkan oleh Presiden.

Hal itu dinilai penting agar pengambilan keputusan oleh DPR secara tergesa-gesa bisa dihindari.

(Baca juga: Setara: Jokowi Mesti Hati-hati Sikapi Panglima TNI)

Kedua, percepatan proses pergantian Panglima TNI memberikan ruang kepada masyarakat sipil untuk ikut berpartisipasi dalam mencermati sosok kandidat calon Panglima TNI pengganti Gatot Nurmantyo.

ANTARA FOTO/NYOMAN BUDHIANA Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyampaikan pandangannya dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke-1 Partai Hanura di Kuta, Bali, Jumat (4/8/2017). Dalam Rapimnas tersebut Panglima TNI menyampaikan tentang kondisi Bangsa Indonesia dan tantangan yang kemungkinan dihadapi ke depannya.

Ketiga, percepatan proses pergantian Panglima TNI dinilai akan membantu memperlancar proses transisi manajerial organisasi di dalam tubuh TNI.

(Baca juga: Sebelum Pensiun dari TNI, Gatot Nurmantyo Minta Masukan Purnawirawan)

Di tempat yang sama, Indra dari Setara Institute mendesak Presiden agar serius mencermati setiap calon kandidat Panglima TNI.

Pimpinan lembaga militer itu wajib memenuhi beberapa syarat, yakni tidak berpolitik, ahli di bidangnya, dan tunduk kepada otoritas sipil.

Hal itu dinilai penting lantaran Indonesia akan menggelar agenda politik pemilihan, mulai dari Pilkada 2018, serta pemilu legislatif dan pilpres yang berjalan serentak pada 2019.

"Di tengah dinamika itu, dibutuhkan Panglima TNI baru yang tegas dan mampu menjaga netralitas dan profesionalisme militer," kata Indra.