Kompas.com - 16/11/2017, 08:23 WIB
Ketua DPR  Setya Novanto seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/11/2015). Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal, termasuk klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi PT Freeport. KOMPAS/ WISNU WIDIANTOROKetua DPR Setya Novanto seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (16/11/2015). Dalam pertemuan itu dibahas beberapa hal, termasuk klarifikasi bahwa dirinya tidak pernah menggunakan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam negosiasi PT Freeport.
Penulis Ihsanuddin
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan akan menggelar rapat pada Kamis (16/11/2017) ini. Rapat akan menyikapi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi yang melakukan upaya jemput paksa terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Namun, upaya jemput paksa itu gagal karena Novanto tak ada di rumah dan belum diketahui keberadaannya.

"Besok (hari ini) kami akan agendakan rapim dan pleno Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Di samping bahas laporan yang masuk, kami juga akan membahas perkembangan kasus Pak Novanto ini di KPK," kata Wakil Ketua MKD Sarifuddin Sudding saat dihubungi, Rabu (15/11/2017) malam.

Sudding mengatakan, dengan keluarnya surat perintah penangkapan dari KPK terhadap Novanto, otomatis yang bersangkutan tidak bisa lagi menjalankan tugas kesehariannya sebagai Ketua DPR.

"Bisa dianggap ia berhalangan. Dalam konteks itu, saya kira MKD akan menyikapi perkembangan kasus Setya Novanto ini," ucapnya.

(Baca juga: "Drama" Lima Jam, Kronologi Upaya KPK Menangkap Setya Novanto)

Sudding enggan berandai-andai apakah MKD akan menonaktifkan Novanto dari posisi Ketua DPR. Menurut dia, semua tergantung hasil rapat dan perkembangan selanjutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sudding hanya mengatakan, apabila Novanto lengser dari Ketua DPR, Fraksi Partai Golkar harus segera menyiapkan pengganti. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

"UU MD3 mengatakan, pergantian pimpinan di alat kelengkapan Dewan ataupun di DPR tergantung fraksinya," ucapnya.

(Baca juga: KPK Belum Simpulkan Setya Novanto Melarikan Diri)

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2017).KOMPAS.com/ MOH NADLIR Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan DPR Sarifuddin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
Penyidik KPK mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (15/11/2017) pukul 21.40.

Penyidik sudah mengantongi surat penangkapan Novanto yang sebelumnya beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Namun, Ketua Umum Partai Golkar tersebut tak ada di rumah.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

2,9 Persen atau Lebih dari 59.000 Balita di Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Menkes Minta Semua Kamar IGD Jadi Ruang Isolasi, Layanan Pasien Pindah ke Tenda

Nasional
Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Pemerintah Diminta Buka Draf RKUHP

Nasional
Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Status Pandemi RI Diprediksi Paling Cepat Dicabut Pertengahan 2022, asalkan...

Nasional
Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Kontras Ungkap Tiga Faktor Penyebab Maraknya Praktik Penyiksaan di Indonesia

Nasional
145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

145 Pekerja Migran Bermasalah dari Malaysia Pulang ke Indonesia

Nasional
Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Komnas HAM: Praktik Penyiksaan di Indonesia Sangat Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

KPK Periksa Gitaris The Changcuters Sebagai Saksi Terkait Kasus Aa Umbara

Nasional
Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Menkes: Stok Oksigen di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Cukup

Nasional
Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Menkes Buka Opsi Gunakan Vaksin Sinovac dan Pfizer untuk Vaksinasi Anak

Nasional
Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Industri Pertahanan Hadapi Tiga Tantangan dalam Membangun Alutsista

Nasional
Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Periksa Saksi, KPK Dalami Pengurusan Jatah Kuota Rokok Terkait Dugaan Korupsi Pengaturan Barang Kena Cukai

Nasional
Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Data Pemerintah Ungkap 12,6 Persen Anak Indonesia Positif Covid-19

Nasional
Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nakes Pertama di Wisma Atlet Gugur akibat Covid-19, Ketua DPR: Indonesia Kehilangan Insan Terbaik

Nasional
Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Kemenkes Diskusi dengan ITAGI Soal Vaksinasi Covid-19 pada Anak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X