Rekomendasi Jember untuk Penataan "Obesitas Regulasi" di Indonesia

- Bahwa perampingan dan harmonisasi itu harus dalam kerangka sistem perundang-undangan untuk memperkuat sistem hukum Indonesia.

- Dalam rangka keperluan penataan regulasi mendesak untuk dibentuk tim khusus yang bersifat adhoc dengan mandat dan jangka waktu tertentu.

Pertama, melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah;

Kedua, merumuskan kebijakan reformasi pembentukan peraturan perundang-undangan dalam rangka membentuk politik hukum pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini pembaharuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan mempertimbangkan best practices dari negara-negara lain sesuai dengan kebutuhan, meliputi jenis peraturan, materi muatan, kewenangan, sistem pembentukan dan sistem evaluasi.

Ketiga, penguatan kelembagaan, meliputi revitalisasi fungsi, tugas, wewenang, hak, dan kewajiban serta hubungan antarlembaga.

- Dalam rangka melakukan penataan regulasi, dibutuhkan adanya komitmen politik Presiden Joko Widodo.

- Pengaturan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dimuat di dalam UUD, bukan dalam undang-undang.

- Ketetapan MPR diakui sebagai jenis peraturan perundang-undangan, tetapi tidak dimasukan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan.

- Secara hirarkis, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) tetap sejajar dengan UU tapi materi muatan Perppu harus diatur tegas dan dibedakan dari UU.

- Undang-undang harus memuat pengaturan masalah yang dimuat di dalamnya secara lengkap, sehingga tidak terlalu banyak delegasi pengaturan.

- Peraturan Menteri (Permen) tidak dimasukan kedalam hierarki peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan jenis peraturan perundang-undangan. Materi yang dimuat dalam Permen dimuat didalam Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres).

- Peraturan yang dibuat oleh Lembaga Negara yang pembentukannya diatur dalam UUD 1945 maupun UU, secara hierarki sejajar dengan Perpres.

- Materi muatan peraturan daerah, khusus mengenai ketentuan pidana perlu dikaji lebih jauh.