Menkumham Sebut Oknumnya yang Pungli CPNS di Papua Sedang Ditangani

Kompas.com - 09/11/2017, 16:55 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua dari kanan) bersama pejabat di kementeriannya saat mengumumkan hasil CPNS di kementeriannya tahun ini. Kamis (9/11/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua dari kanan) bersama pejabat di kementeriannya saat mengumumkan hasil CPNS di kementeriannya tahun ini. Kamis (9/11/2017).
|
EditorDiamanty Meiliana

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya sedang menangani kasus dugaan pungli pada penerimaan calon pegawai negeri sipil  kementeriannya yang terjadi di Provinsi Papua.

"Yang di Papua, ada oknum dan itu sedang ditangani sekarang dan itu diselesaikan," kata Yasonna dalam jumpa pers di kantor Dirjen Imigrasi, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Kamis (9/11/2017).

Yasonna menyatakan, sejak awal proses seleksi CPNS pihaknya sudah mengumumkan kepada masyarakat untuk tidak mempercayai calo karena proses seleksi berlangsung transparan.

"Jadi, kalau soal Papua ada orang-orang, oknum yang kami tidak dapat cegah. Orang-orang luar yang mengatakan, mana uangmu, nanti kamu lulus. Ya sudah biar saja, biar dia (pelakunya) rasakan nanti," ujar Yasonna.

Baca juga: 17.521 Orang Lulus Seleksi CPNS Kemenkumham

Proses penerimaan CPNS di Papua dan Papua Barat, menurutnya, menggunakan kebijakan affirmative action.

Kebijakan ini dapat diartikan bertujuan agar kelompok atau golongan tertentu (jender ataupun profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok atau golongan lain dalam bidang yang sama.

Yasonna mengatakan, kebijakan affirmative action itu diambil agar warga Papua bisa mendapat kesempatan dalam mengikuti CPNS.

"Tanpa itu nanti, saudara-saudara kita di Papua tidak bisa mendapat kesempatan. Memang kita buat affirmative action untuk itu. Itu keputusan kita resmi dengan Kemenpan," ujar Yasonna.

Warga Jalan Serui, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, bernama Lauria Mambraku sebelumnya melaporkan oknum pegawai Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua berinisial SS ke instansinya bertugas.

SS dilaporkan terkait dugaan pungutan liar (pungli) pada penerimaan CPNS.

Halaman:
Menangkan Samsung A71 dan Voucher Belanja. Ikuti Kuis Hoaks / Fakta dan kumpulkan poinnya. *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Rawan Sengketa Jelang Pilkada, Airlangga Lantik Hakim Mahkamah Golkar

Nasional
Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Kemenkes Pastikan Informasi soal 6 Kota Zona Kuning Corona Tidak Benar

Nasional
Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Menlu Ingatkan Tim Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess Ikuti Protokol Kesehatan

Nasional
Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Pemerintah Gunakan Pesawat Airbus 330 untuk Evakuasi WNI dari Kapal Diamond Princess

Nasional
Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Soal Saudi Larang Umrah Sementara, Mahfud: Harus Kita Hormati

Nasional
Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Menurut Ahli, Idealnya Pemilu Dibagi jadi Nasional dan Lokal

Nasional
Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Pakar: DPR Harus Patuh soal Keserentakan Pilpres, Pemilihan DPR dan DPD

Nasional
Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Simpan Zat Radioaktif Secara Ilegal, Polisi Sebut SM Berpotensi Tersangka

Nasional
Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Jokowi Bertemu Tony Blair dan Bos Softbank untuk Bahas Ibu Kota Baru

Nasional
Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Pasca-Evakuasi, 68 WNI dari Kapal Diamond Princess Akan Diobservasi

Nasional
Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Bertemu Dubes India, Mahfud MD Bahas Persoalan Andaman

Nasional
KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

KPK Periksa Dirut Jakpro, Terkait Penyelidikan Kasus Baru

Nasional
Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Soal Konflik di India, NU: Persekusi atas Nama Mayoritarianisme Tak Dibenarkan

Nasional
Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Ini Mekanisme Evakuasi 68 WNI dari Kapal Diamond Princess akibat Virus Corona

Nasional
Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Didemo Ojol, Pimpinan DPR Akan Minta Klarifikasi Nurhayati Monoarfa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X