Sejak Awal, KPK Sudah Koordinasi dengan BPK soal Kasus Heli AW101

Kompas.com - 07/11/2017, 17:33 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyatakan bahwa sejak penyelidikan kasus pembelian helikopter AgustaWestland 101, KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara khusus, koordinasi sudah dilakukan terkait perhitungan kerugian negara Rp 224 miliar.

Hal itu dikatakan tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017). Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh menggugat penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK.

"Sudah jauh-jauh hari sejak awal melakukan penyelidikan, dari hasil koordinasi sebetulnya sudah ada keputusan bahwa ini ada kerugian negara," ujar anggota Biro Hukum KPK Efi Laila di PN Jaksel, Selasa.

(Baca juga: Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan)

Sebelumnya, dosen hukum keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Dian Simatupang menilai, KPK terlalu prematur saat menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

Hal itu dikatakan Dian saat memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan pemohon praperadilan.

Menurut Dian, penetapan Irfan sebagai tersangka sebelum KPK mendapat laporan hasil pemeriksaan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Padahal, menurut Dian, penetapan tersangka atas dugaan kerugian keuangan negara harus diperkuat dengan barang bukti berupa laporan hasil pemeriksaan BPK atau BPKP.

(Baca juga: Penetapan Tersangka Kasus Pembelian Heli oleh KPK Dinilai Terlalu Prematur)

Namun, Efi mengatakan, secara normatif penyidik KPK bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Hal itu memang telah dilakukan dan diperiksa kembali oleh ahli dari BPK saat dilakukan rapat koordinasi.

Menurut Efi, hasil penghitungan dan koordinasi itu cukup untuk menaikan penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Meski demikian, sebagai barang bukti di persidangan, KPK telah meminta laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

"Saat ini kami telah meminta dan menunggu hasilnya," kata Efi.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X