Kompas.com - 07/11/2017, 17:33 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sejak penyelidikan kasus pembelian helikopter AgustaWestland 101, KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara khusus, koordinasi sudah dilakukan terkait perhitungan kerugian negara Rp 224 miliar.

Hal itu dikatakan tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017). Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh menggugat penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK.

"Sudah jauh-jauh hari sejak awal melakukan penyelidikan, dari hasil koordinasi sebetulnya sudah ada keputusan bahwa ini ada kerugian negara," ujar anggota Biro Hukum KPK Efi Laila di PN Jaksel, Selasa.

(Baca juga: Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan)

Sebelumnya, dosen hukum keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Dian Simatupang menilai, KPK terlalu prematur saat menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

Hal itu dikatakan Dian saat memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan pemohon praperadilan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Dian, penetapan Irfan sebagai tersangka sebelum KPK mendapat laporan hasil pemeriksaan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Padahal, menurut Dian, penetapan tersangka atas dugaan kerugian keuangan negara harus diperkuat dengan barang bukti berupa laporan hasil pemeriksaan BPK atau BPKP.

(Baca juga: Penetapan Tersangka Kasus Pembelian Heli oleh KPK Dinilai Terlalu Prematur)

Namun, Efi mengatakan, secara normatif penyidik KPK bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Hal itu memang telah dilakukan dan diperiksa kembali oleh ahli dari BPK saat dilakukan rapat koordinasi.

Menurut Efi, hasil penghitungan dan koordinasi itu cukup untuk menaikan penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Meski demikian, sebagai barang bukti di persidangan, KPK telah meminta laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

"Saat ini kami telah meminta dan menunggu hasilnya," kata Efi.

Kompas TV Bahas Korupsi Helikopter, Panglima TNI Bertemu Ketua KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 3 di Jawa-Bali hingga 1 November 2021

Nasional
Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Desak BPN Percepat Pembuatan Sertifikat Tanah Warga, Wakil Ketua Komisi II: Negara Kuasai Tanah, Tapi Rakyat Pemiliknya

Nasional
Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Restoran di Bioskop pada PPKM Level 3 Luar Jawa-Bali Boleh Terima Pengunjung 50 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Kubu KLB Bantah Pengakuan Kader Demokrat soal Bagi-bagi Uang dan Telepon Genggam

Nasional
Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Bertolak ke Kaltara, Jokowi Akan Tanam Mangrove dan Tinjau Vaksinasi

Nasional
PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

PPKM Diperpanjang, Ini Kabupaten/Kota Berstatus Level 2 di Kalimantan

Nasional
Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Daftar Wilayah Berkategori PPKM Level 2 di NTB dan NTT hingga 8 November

Nasional
PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

PPKM Level 3 di Maluku dan Papua Diperpanjang hingga 8 November, Ini Daftar Daerahnya

Nasional
[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

[POPULER NASIONAL] Piala Thomas Tanpa Merah Putih, LADI Dinilai Tak Profesional | Survei Litbang Kompas: PDI-P Paling Unggul

Nasional
Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Daftar Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 2 di Pulau Sumatera hingga 8 November

Nasional
Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Aturan PPKM Jawa-Bali Level 1: Supermarket, Pasar, hingga Mal Boleh Buka 100 Persen

Nasional
Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Daftar Daerah di Sulawesi yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 8 November

Nasional
Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Wakil Ketua Komisi II Janji Akan Selesaikan Konflik Tanah Warga Desa Mariah Jambi dengan PTPN IV

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Jawa-Bali, Termasuk DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.