Sejak Awal, KPK Sudah Koordinasi dengan BPK soal Kasus Heli AW101

Kompas.com - 07/11/2017, 17:33 WIB
Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017). KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGLogo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2017).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) menyatakan bahwa sejak penyelidikan kasus pembelian helikopter AgustaWestland 101, KPK telah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Secara khusus, koordinasi sudah dilakukan terkait perhitungan kerugian negara Rp 224 miliar.

Hal itu dikatakan tim Biro Hukum KPK dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (7/11/2017). Direktur PT Diratama Jaya Mandiri, Irfan Kurnia Saleh menggugat penetapan dia sebagai tersangka oleh KPK.

"Sudah jauh-jauh hari sejak awal melakukan penyelidikan, dari hasil koordinasi sebetulnya sudah ada keputusan bahwa ini ada kerugian negara," ujar anggota Biro Hukum KPK Efi Laila di PN Jaksel, Selasa.

(Baca juga: Panglima TNI: Penyidikan Internal Kasus Heli AW 101 Tetap Berjalan)

Sebelumnya, dosen hukum keuangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Dian Simatupang menilai, KPK terlalu prematur saat menetapkan Irfan Kurnia Saleh sebagai tersangka.

Hal itu dikatakan Dian saat memberikan keterangan sebagai ahli yang diajukan pemohon praperadilan.

Menurut Dian, penetapan Irfan sebagai tersangka sebelum KPK mendapat laporan hasil pemeriksaan BPK atau Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP).

Padahal, menurut Dian, penetapan tersangka atas dugaan kerugian keuangan negara harus diperkuat dengan barang bukti berupa laporan hasil pemeriksaan BPK atau BPKP.

(Baca juga: Penetapan Tersangka Kasus Pembelian Heli oleh KPK Dinilai Terlalu Prematur)

Namun, Efi mengatakan, secara normatif penyidik KPK bisa melakukan penghitungan kerugian negara. Hal itu memang telah dilakukan dan diperiksa kembali oleh ahli dari BPK saat dilakukan rapat koordinasi.

Menurut Efi, hasil penghitungan dan koordinasi itu cukup untuk menaikan penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan tersangka. Meski demikian, sebagai barang bukti di persidangan, KPK telah meminta laporan hasil pemeriksaan kepada BPK.

"Saat ini kami telah meminta dan menunggu hasilnya," kata Efi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X