Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YLBHI Pertanyakan Perlindungan KPK terhadap Novel Baswedan

Kompas.com - 04/11/2017, 13:52 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Divisi Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur melihat pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lemah dalam memberikan perlindungan terhadap Novel Baswedan.

Oleh karena itu, sebelum mendorong lembaga lain untuk serius menuntaskan kasus penyerangan terhadap Novel, Isnur mengatakan, lembaga pertama yang akan mereka dorong adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Bagaimana kami mau mendorong lembaga lain kalau pimpinan KPK-nya sendiri seolah tidak mau melindungi anak buahnya secara maksimum," kata Isnur dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (4/11/2017).

Isnur melihat ada perbedaan ketegasan dari pimpinan KPK periode saat ini dengan sebelumnya. YLBHI yang memberikan bantuan hukum terhadap Novel sejak 2012 mencermati betul dukungan dari pimpinan KPK kepada Novel.

"Di 2012 pimpinan KPK sebelumnya itu protect habis Novel. Jadi Novel udah mau diculik malem itu, tidak bisa, kunci pintu, Novel sembunyikan," kata dia.

Bahkan ketua KPK saat itu meminta bantuan beberapa aparat lain untuk menjaga KPK. Pemanggilan terhadap Novel pun ditolak dengan surat resmi bahwa pimpinan KPK tidak mengizinkan Novel dipanggil.

"Sekarang tidak. Jadi serangan terhadap Novel jangan diartikan serangan terhadap Novel pribadi. Tetapi secara kelembagaan, terstruktur," katanya.

Baca juga : Menunggu Dua Keajaiban Terkait Novel Baswedan dari Singapura (Bag 2)

Demoralisasi internal

Menurut Isnur, tidak tegasnya sikap pimpinan KPK dalam memberikan dukungan terhadap Novel justru akan berujung pada demoralisasi di internal KPK.

"Jadi suasananya pegawai-pegawai khawatir karena ketuanya saja dikriminalisasi, tidak diungkap. Kalau gini bisa mengganggu suasana pemberantasan korupsi secara keseluruhan," ucap Isnur.

Demoralisasi internal KPK ini, menurut Isnur, adalah tujuan lain dari serangan terhadap Novel. Ini bisa menjadi sangat membahayakan Presiden Joko Widodo yang berjanji akan melindungi KPK dan antikorupsi.

"Kalau KPK goyang, dan penegakkan anti korupsi malemah, Jokowi bahaya. Ini pertaruhan buat Jokowi, apakah dia bisa memperkuat KPK secara serius," pungkas Isnur.

Kompas TV Sejumlah pihak mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Ke Kader yang Akan Ikut Pilkada, Megawati: Kalau Bohong, Lebih Baik Tidak Usah

Nasional
Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Hakim: Hinaan Rocky Gerung Bukan ke Pribadi Jokowi, tetapi kepada Kebijakan

Nasional
Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Belum Putuskan Maju Pilkada di Mana, Kaesang: Lihat Dinamika Politik

Nasional
Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Jokowi Bakal Diberi Posisi Terhormat, PDI-P: Untuk Urusan Begitu, Golkar Paling Sigap

Nasional
PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

PPP Jadi Partai yang Gugat Sengketa Pileg 2024 Terbanyak

Nasional
Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Wapres Doakan Timnas Indonesia Melaju ke Final Piala Asia U23

Nasional
Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Ada 297 Sengketa Pileg 2024, KPU Siapkan Pengacara dari 8 Firma Hukum

Nasional
Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Novel Baswedan dkk Laporkan Nurul Ghufron ke Dewas KPK, Dianggap Rintangi Pemeriksaan Etik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com