Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/10/2017, 22:07 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah terkait kasus suap pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta tahun 2016.

KPK meminta keterangan Saefullah dalam penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan korporasi.

Saat diminta keterangan, Saefullah mengaku pihak KPK menanyakan soal proses penerbitan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terkait reklamasi pulau G.

"Ditanya soal reklamasi yang di Pulau G, itu terkait korporasinya," ujar Saefullah usai dimintai keterangan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (27/10/2017).

(Baca: Anies Akhirnya Ceritakan Pertemuannya dengan Pengembang Reklamasi)

Dalam pemeriksaan, Saefullah menjelaskan penyebab diberlakukannya moratorium hingga kemudian dicabut. Selain itu, dia juga menjelaskan terkait apa saja yang dilakukan pemda selama moratorium.

"Kemudian ada perbaikan dengan KLHS sehingga moratorium dicabut," kata Saefullah.

Saefullah juga mengungkapkan bahwa pemeriksaan KPK telah dilakukan terhadap sejumlah pejabat Pemda DKI Jakarta. Salah seorang yang diperiksa yakni Kepala biro Hukum dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Tuty Kusumawati.

Pemanggilan Saefullah dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sprin Lidik-75/01/07/2017 tanggal 25 Juli 2017.

Dalam surat tersebut, Saefullah diminta membahas hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disusun pemerintah DKI Jakarta dan Surat Validasi KLHS untuk Raperda Kawasan Strategis Pantai Utara.

(Baca: Luhut Persilakan Anies-Sandi jika Ingin Hentikan Reklamasi Jakarta)

Sebelumnya, Saefullah memastikan Menko bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan mengeluarkan SK pencabutan moratorium reklamasi Pulau G, dalam waktu dekat.

Saefullah mengungkapkan hal ini seusai rapat keberlanjutan reklamasi Teluk Jakarta di Kantor BPPT, Jakarta Pusat, Senin (2/10/2017). 

Pengembang pulau G, PT Muara Wisesa Samudra, lanjut dia, sudah memenuhi enam persyaratan lingkungan yang diajukan Kementerian LHK.

Adapun enam syarat dari Menteri LHK Siti Nurbaya kepada PT Muara Wisesa Samudra adalah penghentian seluruh operasional kegiatan reklamasi hingga terpenuhinya syarat lingkungan. 

Kemudian, memperbaiki dokumen lingkungan dan perizinan Pulau G dalam waktu 120 hari, melaporkan sumber dan jumlah material pasir uruk, batu, dan tanah yang digunakan dalam kegiatan reklamasi dalam waktu 14 hari. 

(Baca: Nelayan Demo di Balai Kota, Tagih Janji Anies-Sandi Hentikan Reklamasi)

Selain itu, melakukan kewajiban lain yang tercantum dalam izin lingkungan, di antaranya koordinasi dengan PT PLN, PT Nusantara Regas, dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tentang pengawasan dan evaluasi pengerjaan reklamasi.

Selanjutnya membuat dan menyampaikan pelaksanaan izin lingkungan dalam waktu 14 hari, serta melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka menghindari dampak lingkungan selama penghentian kegiatan perusahaan. 

"(syarat) sudah dipenuhi semua (oleh pengembang reklamasi Pulau G). Surat pencabutan (moratorium reklamasi Pulau G) cek ke Menko (Luhut), tapi sudah pasti kok (reklamasi berlanjut)," kata Saefullah.

Kompas TV Apakah Anies-Sandi sudah mulai melunak terkait janji-janjinya itu?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Jujur soal CCTV, Jaksa Sebut Perbuatan Arif Rahman Tidak Masuk Katagori Beritikad Baik

Tak Jujur soal CCTV, Jaksa Sebut Perbuatan Arif Rahman Tidak Masuk Katagori Beritikad Baik

Nasional
Jaksa Sebut Agus Nurpatria Lupa Norma Hukum saat Ikuti Perintah Hendra Kurniawan

Jaksa Sebut Agus Nurpatria Lupa Norma Hukum saat Ikuti Perintah Hendra Kurniawan

Nasional
Singgung Kasus Adani di India, Jokowi: Gorengan Itu Enak, tapi Hati-hati

Singgung Kasus Adani di India, Jokowi: Gorengan Itu Enak, tapi Hati-hati

Nasional
Jokowi Akan Hadiri HPN 2023 di Sumut

Jokowi Akan Hadiri HPN 2023 di Sumut

Nasional
Jaksa Tolak Pleidoi Irfan Widyanto dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Yosua

Jaksa Tolak Pleidoi Irfan Widyanto dalam Kasus Perintangan Penyidikan Kematian Yosua

Nasional
Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa Tetap Tuntut 3 Tahun Penjara

Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa Tetap Tuntut 3 Tahun Penjara

Nasional
Prabowo Minta Kader Gerindra Mengerti Keberanian Jokowi Ambil Keputusan Krusial

Prabowo Minta Kader Gerindra Mengerti Keberanian Jokowi Ambil Keputusan Krusial

Nasional
Prabowo: Ada yang Kadang Kurang Menghargai Pemimpinnya Sendiri, Tak Akui Kehebatan Bangsa...

Prabowo: Ada yang Kadang Kurang Menghargai Pemimpinnya Sendiri, Tak Akui Kehebatan Bangsa...

Nasional
Eks Napi Kasus Berita Bohong Ferdinand Hutahaean Gabung Gerindra, Sebelumnya Kader Demokrat

Eks Napi Kasus Berita Bohong Ferdinand Hutahaean Gabung Gerindra, Sebelumnya Kader Demokrat

Nasional
Jokowi: Lautan Kita Besar Sekali, tapi Potensinya Belum Diapa-apakan

Jokowi: Lautan Kita Besar Sekali, tapi Potensinya Belum Diapa-apakan

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Responden Nilai NU Telah Bekerja Optimal di 3 Bidang Ini

Survei Litbang "Kompas": Responden Nilai NU Telah Bekerja Optimal di 3 Bidang Ini

Nasional
Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

Singgung Keputusannya Gabung dengan Pemerintahan Jokowi, Prabowo: Saat Itu Ada yang Tak Dukung

Nasional
Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Muhammadiyah Terbitkan Maklumat Hasil Hisab: 1 Ramadhan Jatuh pada 23 Maret 2023

Nasional
Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, DPR Panggil Kemenkes dan BPOM Pekan Ini

Muncul Kasus Baru Gagal Ginjal pada Anak, DPR Panggil Kemenkes dan BPOM Pekan Ini

Nasional
Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Respons Sandiaga soal Perjanjian Utang Piutang dengan Anies saat Pilkada DKI 2017

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.