Jokowi: Kalau Saya Tegur Kepala Daerah, Itu Memang Tugas Saya

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, ia bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pemerintahan yang berlangsung di daerah.

Hal ini ditegaskan Jokowi saat ia mengundang sekitar 500 bupati, wali kota, dan gubernur ke Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Saat menyampaikan ini, Jokowi menampilkan sebuah bagan di layar besar. Bagan tersebut menunjukkan bahwa posisi Presiden berada di atas pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Ada tulisan bahwa Presiden berwenang menetapkan kebijakan, melakukan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintah daerah, dan memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan baik pusat dan daerah.

"Ini jelas sekali posisi Presiden ada di mana dan Pemda di mana, jelas. Jadi kalau Saudara saya cek, saya tegur, itu memang tugas saya," kata Jokowi.

Baca: Jokowi: Saya Tak Bisa Bilang Jangan OTT ke KPK, Saya Bantunya Bangun Sistem

Jokowi meminta kepala daerah yang hadir untuk melihat lagi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

UU ini jelas mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.

"Jangan berpikir karena ada otonomi daerah jadi lepas penuh. Tidak seperti itu," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi memang sempat menegur gubernur, bupati, dan wali kota yang daerahnya memiliki pertumbuhan ekonomi hingga serapan anggaran yang rendah.