Jokowi: Kalau Tak Bisa Kendalikan, Berarti Bapak Ibu Enggak "Strong"

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko  Widodo meminta kepala daerah se-Indonesia tidak mudah terlibat dalam praktik permainan anggaran dengan DPRD. Hal tersebut diungkapkan saat bertemu  dengan gubernur, bupati dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Awalnya, Jokowi berpesan agar kepala daerah jadi pemegang kendali anggaran.

"Harusnya yang menentukan, saya ingin program ini rampung dua tahun, saya minta 60 persen anggaran ke sini, itu gubernur, bupati atau wali kota. Tugas pemimpin di daerah memang seperti itu," ujar Jokowi.

"Misalnya mau menganggarkan pembangunan 10 pasar. Ya minta saja, saya minta pasar ini selesai dua tahun. Pasti barangnya akan jadi. Bapak Ibu Saudara semua meninggalkan legacy yang baik," lanjut dia.

(Baca: Mengapa Anggaran Pilkada 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun?)

Jika sudah demikian, tugas kepala daerah tinggal melobi bagaimana DPRD menggolkan rencana penggunaan anggaran tersebut menjadi terealisasi.

Jokowi pun mengakui bahwa untuk menggolkan rencana anggaran di DPRD, seringkali muncul praktik negosiasi. Di momen inilah kekuatan kepemimpinan kepala daerah diuji.

"Memang sering kita inginnya seperti itu, DPRD-nya, komisi ini diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar. Kan rebutan seperti ini. Ya itu tugas saudara-saudara untuk mengendalikan," ujar Jokowi.

(Baca: Ada Istilah 'Pokir' dalam Kasus Suap Pembahasan APBD Kota Malang)

"Kalau tidak bisa mengendalikan, artinya Ibu Bapak Saudara sekalian enggak kuat. Enggak strong," lanjut dia.

Pernyataan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan oleh kepala daerah yang hadir. Jokowi melanjutkan bahwa dirinya percaya kepala daerah se-Indonesia mampu mengatasi persoalan tersebut.

"Bisalah. Saya yakinnya bisa. Asal niat kita baik," ujar Jokowi.