Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 24/10/2017, 16:27 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden  Joko  Widodo meminta kepala daerah se-Indonesia tidak mudah terlibat dalam praktik permainan anggaran dengan DPRD. Hal tersebut diungkapkan saat bertemu  dengan gubernur, bupati dan wali kota di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Awalnya, Jokowi berpesan agar kepala daerah jadi pemegang kendali anggaran.

"Harusnya yang menentukan, saya ingin program ini rampung dua tahun, saya minta 60 persen anggaran ke sini, itu gubernur, bupati atau wali kota. Tugas pemimpin di daerah memang seperti itu," ujar Jokowi.

"Misalnya mau menganggarkan pembangunan 10 pasar. Ya minta saja, saya minta pasar ini selesai dua tahun. Pasti barangnya akan jadi. Bapak Ibu Saudara semua meninggalkan legacy yang baik," lanjut dia.

(Baca: Mengapa Anggaran Pilkada 2018 Berpotensi Tembus Rp 20 Triliun?)

Jika sudah demikian, tugas kepala daerah tinggal melobi bagaimana DPRD menggolkan rencana penggunaan anggaran tersebut menjadi terealisasi.

Jokowi pun mengakui bahwa untuk menggolkan rencana anggaran di DPRD, seringkali muncul praktik negosiasi. Di momen inilah kekuatan kepemimpinan kepala daerah diuji.

"Memang sering kita inginnya seperti itu, DPRD-nya, komisi ini diberi sekian miliar, komisi ini diberi sekian miliar. Kan rebutan seperti ini. Ya itu tugas saudara-saudara untuk mengendalikan," ujar Jokowi.

(Baca: Ada Istilah 'Pokir' dalam Kasus Suap Pembahasan APBD Kota Malang)

"Kalau tidak bisa mengendalikan, artinya Ibu Bapak Saudara sekalian enggak kuat. Enggak strong," lanjut dia.

Pernyataan Jokowi itu langsung disambut tepuk tangan oleh kepala daerah yang hadir. Jokowi melanjutkan bahwa dirinya percaya kepala daerah se-Indonesia mampu mengatasi persoalan tersebut.

"Bisalah. Saya yakinnya bisa. Asal niat kita baik," ujar Jokowi.

Kompas TV Dua orang PNS di Probolinggo meminta 19 desa "menyisihkan" anggaran mereka.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com