JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan mengumpulkan seluruh kepala daerah dan wakilnya di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Sumarsono di Hotel Kartika Chandra Jakarta, Senin (23/10/2017).
"Untuk gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia. Bapak Presiden RI berkenan bertemu di Istana untuk menyampaikan pesan-pesan pengarahan umum terkait banyak hal," kata Sumarsono.
Pengarahan itu, menurut Sumarsono, juga meliputi persoalan investasi, perizinan dan berbagai isu nasional lainnya.
"Akan diselengarakan besok 13.30 WIB di Istana Negara," kata Sumarsono.
Radiogram terkait undangan pengarahan Presiden kepada kepala daerah tersebut, kata Sumarsono, telah disampaikan ke daerah.
"Ada beberapa pejabat daerah belum menerima radiogram nanti akan diberikan informasi. Undangan bisa diberikan melalui perwakilan. Mohon maaf ini informasinya mendadak," ujarnya.
"Pada kesempatan tersebut tidak ada paparan dari gubernur, bupati, wali kota. Paparan tunggal akan disampaikan bapak Presiden," tutup Sumarsono.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa jelang tahun politik, Presiden Jokowi akan undang kepala daerah se-Indonesia.
"Presiden akan kumpulkan gubenur, bupati/walikota satu hari penuh untuk menjelaskan apa arah beliau supaya arah program pembangunan berjalan dengan baik," kata Tjahjo.
Menurut Tjahjo, arahan Presiden jelas, yakni pemerintah daerah harus menyukseskan program pembangunan infrastruktur, ekonomi dan sosial, sejak tahapan pemilihan presiden 2019 sampai pelantikan Presiden selanjutnya.
"Secara politik, tinggal 10 bulan pengusulan calon presiden dan calon wakil presiden. Kerja pemerintah pusat dan daerah harus terlaksana dengan baik," kata Tjahjo.
"Program prioritas pemerintah pusat harus bisa dilaksanakan dengan berhasil di daerah. Termasuk program prioritas gubernur, bupati/walikota harus berjalan dengan baik," tambah dia.
Sampai saat ini, kata Tjahjo, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah. Misalnya, soal pangan dan papan yang belum sepenuhnya tuntas.
"Urusan pangan dan papan belum sesuai, banyak anggota TNI belum punya rumah, garam, cabai sama masih impor," kata politisi PDI Perjuangan itu.
"Mudah-mudahan pembangunan tahunan selesai semua, percepatan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," tutup dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.