Kompas.com - 20/10/2017, 05:33 WIB
Direktur International Center for Islam and Pluralism, Syafiq Hasyim, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti dan Direktur Wahid Institute Yenny Wahid (paling kanan ke kiri) dalam sebuah acara diskusi di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraDirektur International Center for Islam and Pluralism, Syafiq Hasyim, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Muti dan Direktur Wahid Institute Yenny Wahid (paling kanan ke kiri) dalam sebuah acara diskusi di Universitas Multimedia Nusantara (UMN), Tangerang, Kamis (19/10/2017).
|
EditorBayu Galih

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kebebasan berekspresi dan berpendapat bagi warga negara Indonesia diatur dalam konstitusi. Namun, hal itu dinilai juga menimbulkan dilematis, sebab kebebasan berpendapat tersebut kerap dianggap kebablasan.

Direktur International Center for Islam and Pluralism, Syafiq Hasyim, melihat problematika negara demokrasi Pancasila salah satunya adalah menyelesaikan masalah terkait ujaran kebencian (hate speech).

Ini termasuk ujaran kebencian yang menyinggung isu agama. Hal itu kerap tak terkotrol, apalagi dalam media sosial.

"Apa pun yang dikatakan orang di media sosial, tetap tidak bisa dilarang, apa pun pernyataannya. Ini kemudian menjadi perdebatan," kata Syafiq dalam diskusi bertajuk "Islam and Democracy In Indonesia" di kampus Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Kamis (19/10/2017).

Syafiq menambahkan, situasi tersebut bahkan membuat pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Perppu Ormas).

Namun, kelompok masyarakat terbelah dalam menyikapi penerbitan perppu tersebut. Ada pula kelompok yang menolak, salah satu alasannya karena dianggap mengekang kebebasan.

(Baca juga: Indeks Demokrasi Era Jokowi Menurun, Pemerintah Sebut akibat Isu SARA)

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid melihat bahwa tantangan ke depan adalah ke mana negara mau dibawa.

Demokrasi, kata dia, menggaransi kebebasan berekspresi dan persamaan warga negara di mata hukum.

Namun, ada kelompok-kelompok yang kerap memanfaatkan isu agama dan isu populis untuk mencoba memengaruhi orang. Beberapa kelompok masyarakat pun mudah terprovokasi oleh isu-isu agama.

"Itulah tantangan ke depan, bagaimana kita bisa membuat demokrasi lebih berkualitas yang bisa membawa keadilan yang sesungguhnya dan kemakmuran yang sesungguhnya di masyarakat kita," ujar putri Presiden Keempat RI Abdurrahman Wahid itu.

Senada dengan Yenny, Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti menilai ada tugas besar masyarakat Indonesia untuk membawa nilai-nilai demokrasi benar-benar terwujud, yakni Pancasila yang egaliter, transparan dan pluralis.

Menurut dia, ini menjadi tantangan berat menjelang tahun pemilu.

"Ini bukan tantangan mudah, terlebih kita menghadapi Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien 'Privilege' di RS Ummi Bogor

Sidang Kasus Tes Swab, Dokter Sebut Rizieq Shihab Pasien "Privilege" di RS Ummi Bogor

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

Nasional
'Panggil Aku Kartini Saja', Potret Kekaguman Pramoedya...

"Panggil Aku Kartini Saja", Potret Kekaguman Pramoedya...

Nasional
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Angin Prayitno Aji, Direktur di Ditjen Pajak

Nasional
Ketika Bung Karno dan Bung Hatta 'Diculik' ke Rengasdengklok Saat Sahur

Ketika Bung Karno dan Bung Hatta "Diculik" ke Rengasdengklok Saat Sahur

Nasional
Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Fakta Terkini Jozeph Paul Zhang: Masih WNI, Paspor Segera Dicabut

Nasional
Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Cerita Hatta tentang Sahur pada Hari Ke-9 Puasa, Tepat di Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq, JPU Hadirkan Dokter dari MER-C dan RS Ummi sebagai Saksi

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Jokowi: Selamat Hari Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang

Nasional
UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

UPDATE: Total 4.307 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, Kasus Perdana di Irak

Nasional
Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Bongkar Pasang Kabinet Jokowi

Nasional
Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Kandasnya Cita-cita Kartini dan Perjuangannya yang Relevan hingga Kini

Nasional
Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Sidang Kasus Tes Swab Rizieq Shihab Kembali Digelar, Agenda Pemeriksaan Saksi

Nasional
Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Pantang Pulang Sebelum Padam ala Irma Hidayana, Inisiator Platform LaporCovid-19

Nasional
Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Kartini dan Pemikiran tentang Perempuan Berani, Mandiri, dan Penuh Perjuangan...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X