Berantas Hakim Korup, KPK Diminta Terus Lakukan OTT

Kompas.com - 19/10/2017, 05:10 WIB
Suparman Marzuki Kompas.com/SABRINA ASRILSuparman Marzuki
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Yudisial (KY) periode 2013-2015 Suparman Marzuki berpendapat bahwa fenomena korupsi di lembaga peradilan telah menjadi persoalan yang sulit dihentikan.

Meski berbagai pembenahan upaya pengawasan telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan KY, faktanya masih ada oknum di lembaga peradilan yang tertangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Korupsi di lembaga peradilan berlangsung sangat lama, akibatnya menjadi keyakinan umum. Problem korupsi sangat complicated. Akarnya, korupsi sudah menjadi kepercayaan umum. Semua menjadi pelaku," ujar Suparman dalam diskusi Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) terkait praktik korupsi di lembaga peradilan, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/10/2017).

(baca: Hakim Agung Gayus Lumbuun Minta Ketua MA Mundur)

Suparman menilai, upaya pencegahan yang dilakukan selama ini tidak menyentuh akar permasalahan korupsi di lembaga peradilan.

Menurut dia, ada beberapa sektor yang jarang disentuh oleh Badan Pengawasan MA, seperti penanganan perkara di pengadilan dan praktik persidangan.

Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia di Bawas MA dinilai tidak sanggup mengawasi seluruh lembaga peradilan di bawahnya yang mencapai sekitar 800 lembaga peradilan di seluruh Indonesia.

(baca: Politisi PDI-P Samakan KPK dengan Oknum Polantas yang Tunggu Kesalahan)

Oleh sebab itu, kata Suparman, MA harus melibatkan lembaga-lembaga lain seperti KY dan KPK dalam melakukan pengawasan.

Suparman memandang operasi tangkap tangan (OTT) bisa menjadi salah satu metode yang ampuh untuk mengurangi praktik korupsi di lembaga peradilan, khususnya terhadap hakim.

"Lalu bagaimana mengeliminasi korupsi? OTT harus jalan terus, KPK harus didukung. KY harus terus bekerja sama dengan MA," kata Suparman.

Berdasarkan catatan Komisi Yudisial (KY), sejak 2009 terdapat 48 kasus pelanggaran kode etik hakim. Sebanyak 23 kasus di antaranya menyangkut gratifikasi atau suap.

Selain itu, menurut data Litbang KOMPAS, sejak 2014 hingga 2017, KPK telah menangkap enam panitera terkait dugaan kasus suap perkara di pengadilan.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Usut Kasus HAM Masa Lalu, Pemerintah Ingin Hidupkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Nasional
Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Mahfud MD Mengaku Belum Terima Foto Surat Pencekalan Rizieq Shihab

Nasional
Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Menpan RB: Bukan Pemangkasan Birokrasi, melainkan Perampingan

Nasional
Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Kader Golkar Kawal Perda agar Sejalan dengan Kebijakan Jokowi

Nasional
Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Luhut Sebut Ahok Akan Jadi Pejabat BUMN Bidang Energi

Nasional
Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Anggota Komisi II DPR Sebut Revisi UU Pilkada Bisa Dilakukan Setelah 2020

Nasional
Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Pegawai Kemenag Sebut Sepupu Romahurmuziy Terima Rp 21 Juta

Nasional
Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Empat Fakta Terkait Pelaku Bom Bunuh Diri Polrestabes Medan

Nasional
Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Jaksa Agung Akui Masih Ada Oknum Jaksa yang Menyimpang

Nasional
Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Soal Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada, KPU Diingatkan Jangan Langgar UU

Nasional
Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Saat Jadi Menag, Lukman Hakim Disebut Minta Haris Diloloskan Seleksi Calon Kakanwil

Nasional
Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Mahfud MD Sebut Satu Pelaku Peledakan Bom di Polrestabes Medan Masih dalam Pengejaran

Nasional
Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Ingin Larang Koruptor Ikut Pilkada, KPU Dikhawatirkan Cari Popularitas

Nasional
Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Luhut: Investasi 123 Miliar Dollar AS Terhambat karena Tumpang Tindih Regulasi

Nasional
Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Bom Bunuh Diri di Medan, Ketua DPR Minta Program Deradikalisasi Dievaluasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X