Kompas.com - 26/09/2017, 20:40 WIB
Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2016) Nabilla TashandraAnggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/6/2016)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI, Arteria Dahlan mengkritik gencarnya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menganggap OTT bukanlah sebuah pencegahan atas tindak pidana korupsi.

Hal itu disampaikan Arteria dalam rapat Komisi III DPR RI dengan KPK di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

"Suksesnya KPK bukan banyaknya KPK tangkap orang atau OTT. Sebulan enam OTT itu bukti kegagalan KPK dalam konteks pencegahan," kata Arteria.

Bahkan, Arteria menyamakan cara kerja lembaga antirasuah itu seperti oknum polisi lalu lintas yang sengaja menunggu pengguna jalan yang salah untuk ditindak.

"Kalau kayak OTT itu hansip juga bisa melakukan OTT. Kalau nungguin orang salah saja. Bapak, Ibu menunggu kayak oknum Polantas. Nunggu di pinggir jalan," ujar dia.

(Baca juga: Para Anggota DPR Masih Permasalahkan Penyadapan KPK)

Karena itu, politisi PDI Perjuangan itu pun meminta KPK menjelaskan dengan gamblang perihal gencarnya OTT yang dilakukan beberapa waktu ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sebulan ini ada enam OTT. Saya ingin salah satu saja dibuktikan melakukan tindak pidana korupsi. Jangan bangga OTT," kata Arteria.

Tak hanya itu, KPK pun juga diminta membuktikan bahwa OTT yang dilakukan pihaknya bukanlah suatu penjebakan kepada pihak yang sudah diincar sebelumnya.

(Baca juga: Politisi PDI-P Arteria Dahlan Mengaku Takut Disadap KPK)

Alasannya, kata Arteria dalam banyak kasus OTT, kuat dugaan bahwa KPK sudah bekerja sama dengan penyuap untuk menjerat suatu pihak. Namun, Arteria tidak menyebut dasar yang menjadi tuduhan yang dia sampaikan itu.

"Dilakukannya OTT saya minta uraikan itu SOP-nya. Tolong kasih tahu kami kalau ini bukan penjebakan. SOP kan diatur undang-undang tolong dibuktikan seperti itu," kata Arteria.

"Tiba-tiba ditelepon, disuruh datang, begitu masuk ditangkap, beberapa kasus begitu padahal katanya OTT. Saya ingin katakan kata OTT diganti, namanya penjebakan. Walaupun saya ingatkan KPK tak punya kewenangan penjebakan," ucap dia.

Arteria juga membandingkan kinerja KPK dengan petugas Direktorat Jenderal Pajak. Bedanya, petugas Pajak sunyi senyap melaksanakan tugasnya, sedangkan KPK gaduh dalam bekerja.

"Agar kami tak sangka KPK tak pilih tebang, bukan tebang pilih ya. Enam perkara ini siapa yang kontrol atau awasi. Yang melakukan kayak begini (OTT) petugas pajak, semua disikat tapi hening," ujar dia.

Kompas TV Pansus Angket Tak Sampaikan Kesimpulan di Rapat Paripurna
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.