3 Tahun Menjabat, Jokowi Masih Punya "PR" Tuntaskan Kasus HAM - Kompas.com

3 Tahun Menjabat, Jokowi Masih Punya "PR" Tuntaskan Kasus HAM

Kompas.com - 06/10/2017, 18:19 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) memberi hormat pada Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.ANTARA FOTO/SETPRES/AGUS SUPARTO Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Wapres Jusuf Kalla (tengah) dan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kiri) memberi hormat pada Upacara Parade dan Defile HUT ke-72 TNI Tahun 2017 di Dermaga Indah Kiat, Cilegon, Banten Kamis (5/10/2017). Perayaan HUT ke-72 TNI mengusung tema Bersama Rakyat TNI Kuat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo belum tuntas menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Misalnya, kata dia, kasus pelanggaran HAM Semanggi, kasus Wasior, dan Talangsari hingga kini masih ditunggu tindaklanjutnya dari pemerintah.

"Jadi menurut saya Pak Jokowi ini tidak sukses-sukses amat," kata Nasir.

Hal itu disampaikan Nasir dalam diskusi di Warung Komando, di Jalan Dr Saharjo Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017), yang mengangkat tema "Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK".

(Baca: Sumarsih: Jokowi Menggunakan Penyelesaian Kasus HAM demi Meraup Suara)

Keluarga korban pelanggaran HAM, lanjut Nasir, tidak berharap banyak kasus pelanggaran HAM bisa tuntas di masa pemerintahan Jokowi. Sebab, menurut dia, orang-orang yang diduga sebagai pelanggar HAM masa lalu justru duduk di lingkaran pemerintahan Jokowi.

"Orang yang diduga melanggar HAM berada di sekitar istana, duduk di posisi penting," ujar Nasir.

"Barangkali ke depan Indonesia butuh figur pemimpin yang merakyat, tegas, merajut dari Sabang sampai Merauke. Yang paling penting jaga kedaulatan dan energi. Indonesia kaya sumber daya alam," ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.

Kompas TV Istri almarhum aktivis HAM Munir, Suciwati mengaku kecewa dengan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang membatalkan keputusan komisi informasi pusat terkait dokumen tim pencari fakta. Suciwati menilai putusan PTUN sama saja dengan melegalkan kejatahan negara atas dugaan menyembunyikan atau menghilangkan dokumen tim pencari fakta kasus munir. Suciwati menganggap putusan PTUN bertentangan dengan fakta-fakta bahwa dokumen telah diserahkan kepada pemerintah di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Suciwati juga menganggap terjadi kejanggalan dalam pemeriksaan permohohan di PTUN karena dilakukan tidak secara terbuka.


EditorSabrina Asril

Komentar

Terkini Lainnya


Close Ads X