3 Tahun Menjabat, Jokowi Masih Punya "PR" Tuntaskan Kasus HAM

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo belum tuntas menyelesaikan masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Misalnya, kata dia, kasus pelanggaran HAM Semanggi, kasus Wasior, dan Talangsari hingga kini masih ditunggu tindaklanjutnya dari pemerintah.

"Jadi menurut saya Pak Jokowi ini tidak sukses-sukses amat," kata Nasir.

Hal itu disampaikan Nasir dalam diskusi di Warung Komando, di Jalan Dr Saharjo Nomor 1, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2017), yang mengangkat tema "Evaluasi 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK".

(Baca: Sumarsih: Jokowi Menggunakan Penyelesaian Kasus HAM demi Meraup Suara)

Keluarga korban pelanggaran HAM, lanjut Nasir, tidak berharap banyak kasus pelanggaran HAM bisa tuntas di masa pemerintahan Jokowi. Sebab, menurut dia, orang-orang yang diduga sebagai pelanggar HAM masa lalu justru duduk di lingkaran pemerintahan Jokowi.

"Orang yang diduga melanggar HAM berada di sekitar istana, duduk di posisi penting," ujar Nasir.

"Barangkali ke depan Indonesia butuh figur pemimpin yang merakyat, tegas, merajut dari Sabang sampai Merauke. Yang paling penting jaga kedaulatan dan energi. Indonesia kaya sumber daya alam," ujar anggota Komisi III DPR RI tersebut.