Soal Wiranto dan Kasus HAM, Kontras Minta Dibuktikan di Pengadilan - Kompas.com

Soal Wiranto dan Kasus HAM, Kontras Minta Dibuktikan di Pengadilan

Estu Suryowati
Kompas.com - 20/09/2017, 20:47 WIB
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani (dua dari kanan) dalam sebuah diskusi Mengenang 19 Tahun Tragedi Semanggi I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani (dua dari kanan) dalam sebuah diskusi Mengenang 19 Tahun Tragedi Semanggi I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, sebaiknya Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memulai proses penyidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia Tragedi Semanggi I.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban, serta orang-orang yang selama ini diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Yati, pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, tidak memiliki legalitas apa-apa.

"Menurut saya, yang paling fair buat korban, buat kita dan buat Pak Wiranto ya memang sebaiknya disidik dulu kasus ini, dan kemudian dibuktikan di pengadilan yang bersangkutan terkait atau tidak, terlibat atau tidak," kata Yati ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Usai serah terima jabatan sebagai Menko Polhukam pada Juli 2016, Wiranto pernah membantah dengan tegas bahwa dirinya merupakan seorang yang layak dimintai pertanggungjawaban atas kasus pelanggaran HAM.

Kala itu Wiranto juga menantang, orang-orang yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

(Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab)

Menurut Yati, cara yang paling relevan untuk membantah dugaan tersebut bukanlah melalui pernyataan di media. Namun, pembuktian perlu dilakukan melalui mekanisme hukum.

"Jadi kalau mau fair, didorong saja penyidikannya, dibuka saja di pengadilan. Dari situ, terbuka ruang untuk saling membuktikan," kata dia.

Yati berharap Kejagung mau memulai penyidikan kasus pelanggaran HAM, karena Komnas HAM sudah menyelesaikan hasil penyelidikan jauh-jauh hari.

Memang, kata Yati, banyak sekali alasan yang digunakan Kejagung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasannya mulai dari urusan legal formal, hingga yang sifatnya politis.

Namun, Yati menduga, kompromi-kompromi politik lah yang lebih mendominasi.

"Sampai kapan kita menggadaikan permasalahan ini hanya karena pertimbangan-pertimbangan politik yang sebetulnya bukan untuk kebaikan semua orang. Tetapi, pertimbangan politik pragmatis untuk kekuasaan mereka," ucap Yati.

PenulisEstu Suryowati
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Jika Membahayakan, Dinas KPKP DKI Akan Minta Anies-Sandi Pertimbangkan Kembali soal Delman di Monas

Megapolitan
Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Melihat Harga Pendingin Udara di Rancangan Anggaran Anies-Sandi...

Megapolitan
DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

DKI Minta Warga Tak Berpikir Negatif soal Kegiatan Keagamaan di Monas

Megapolitan
Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Calon Peserta Pilkada Diprediksi Berpikir Ulang Mau Melamar ke Golkar

Nasional
Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Ini Isi Surat Pengunduran Diri Mugabe dari Kursi Presiden Zimbabwe

Internasional
Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Menengok Kondisi Pedagang Lokbin Taman Kota Intan Jakarta Barat

Megapolitan
Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Bertolak ke Kuching, Jokowi Hadiri Konsultasi Tahunan RI-Malaysia

Nasional
Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Pertahankan Novanto, Golkar Dianggap Tak Serius Perangi Korupsi

Nasional
Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Reaksi Dunia Sambut Pengunduran Diri Mugabe

Internasional
Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Akankah Anies Setuju Kampung Susun Bukit Duri yang Dulu Ditolak Ahok?

Megapolitan
Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Novanto dan Keteguhan Hatinya yang Menyandera DPR

Nasional
Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Gerindra Gagal Rayu Emil Dardak untuk Jadi Cagub di Pilkada Jawa Timur

Regional
Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Jadi Plt Ketum Golkar, Idrus Marham Ditemani Satu Wasekjen

Nasional
VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

VIDEO : Sebulan ke Depan Jokowi Berkantor di Istana Bogor, Ada Apa?

Nasional
Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Berita Terpopuler: Aksi Polisi Taklukkan Perampok, hingga Pelelangan Budak

Internasional

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM