Soal Wiranto dan Kasus HAM, Kontras Minta Dibuktikan di Pengadilan - Kompas.com

Soal Wiranto dan Kasus HAM, Kontras Minta Dibuktikan di Pengadilan

Kompas.com - 20/09/2017, 20:47 WIB
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani (dua dari kanan) dalam sebuah diskusi Mengenang 19 Tahun Tragedi Semanggi I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani (dua dari kanan) dalam sebuah diskusi Mengenang 19 Tahun Tragedi Semanggi I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani mengatakan, sebaiknya Kejaksaan Agung (Kejagung) segera memulai proses penyidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia Tragedi Semanggi I.

Penyidikan yang dilakukan oleh Kejagung akan memberikan rasa keadilan bagi korban dan keluarga korban, serta orang-orang yang selama ini diduga terlibat pelanggaran HAM masa lalu.

Menurut Yati, pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto bahwa yang bersangkutan tidak terlibat dalam kasus pelanggaran HAM, tidak memiliki legalitas apa-apa.

"Menurut saya, yang paling fair buat korban, buat kita dan buat Pak Wiranto ya memang sebaiknya disidik dulu kasus ini, dan kemudian dibuktikan di pengadilan yang bersangkutan terkait atau tidak, terlibat atau tidak," kata Yati ditemui usai sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Usai serah terima jabatan sebagai Menko Polhukam pada Juli 2016, Wiranto pernah membantah dengan tegas bahwa dirinya merupakan seorang yang layak dimintai pertanggungjawaban atas kasus pelanggaran HAM.

Kala itu Wiranto juga menantang, orang-orang yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut.

(Baca: Wiranto: Buktikan Kapan dan di Mana Saya Melanggar HAM, Saya Akan Jawab)

Menurut Yati, cara yang paling relevan untuk membantah dugaan tersebut bukanlah melalui pernyataan di media. Namun, pembuktian perlu dilakukan melalui mekanisme hukum.

"Jadi kalau mau fair, didorong saja penyidikannya, dibuka saja di pengadilan. Dari situ, terbuka ruang untuk saling membuktikan," kata dia.

Yati berharap Kejagung mau memulai penyidikan kasus pelanggaran HAM, karena Komnas HAM sudah menyelesaikan hasil penyelidikan jauh-jauh hari.

Memang, kata Yati, banyak sekali alasan yang digunakan Kejagung untuk tidak menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Alasannya mulai dari urusan legal formal, hingga yang sifatnya politis.

Namun, Yati menduga, kompromi-kompromi politik lah yang lebih mendominasi.

"Sampai kapan kita menggadaikan permasalahan ini hanya karena pertimbangan-pertimbangan politik yang sebetulnya bukan untuk kebaikan semua orang. Tetapi, pertimbangan politik pragmatis untuk kekuasaan mereka," ucap Yati.


EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional
Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Megapolitan

Close Ads X