Kontras Pesimistis Jaksa Agung Punya Komitmen Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu - Kompas.com

Kontras Pesimistis Jaksa Agung Punya Komitmen Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu

Kompas.com - 20/09/2017, 15:48 WIB
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani (dua dari kanan) dalam sebuah diskusi Mengenang 19 Tahun Tragedi Semanggi I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).KOMPAS.com/ESTU SURYOWATI Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Yati Andriyani (dua dari kanan) dalam sebuah diskusi Mengenang 19 Tahun Tragedi Semanggi I, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelesaian kasus pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) 1998 hingga hari ini tak kunjung tuntas.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, salah satu penyebab mandeknya penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu karena Jaksa Agung terus menolak melakukan penyidikan atas hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap peristiwa Semanggi I.

Koordinator Kontras Yati Andriyani mengatakan, pihaknya pesimistis Jaksa Agung HM Prasetyo memiliki komitmen untuk menyelesaikan kasus pelanggaran berat HAM itu.

"Sejauh ini, kami tidak melihat yang bersangkutan punya komitmen kuat untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan lebih parah dibandingkan jaksa agung-jaksa agung sebelumnya," kata Yati, seusai diskusi, di Jakarta, Rabu (20/9/2017).

Baca: Aksi Kamisan ke-503, Asa untuk Tumbuh dan Berlipat Ganda...

Menurut Yati, jaksa agung-jaksa agung sebelumnya masih membuka ruang komunikasi kepada para penuntut keadilan, dan menerima masukan-masukan.

Namun, tidak demikian dengan Prasetyo.

"Di masa Prasetyo, untuk menerima para korban, itikad mencari jalan keluar itu tidak ada," kata Yati.

Ia khawatir, Prasetyo tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan-kepentingan politik para pejabat atau partai politik.

"Makanya, kami minta adanya audit Kejaksaan Agung," ujar Yati.

Baca: Berita Foto dan Video: Aksi Kamisan Ke-500, Masih Menagih Janji Jokowi

Audit terhadap Kejaksaan Agung, kata dia, nisa dilakukan oleh Komisi Kejaksaan yang memang bertugas melakukan pengawasan atau monitoring kerja-kerja kejaksaan.

Akan tetapi, Yati berharap monitoring yang dilakukan tak hanya untuk hal-hal yang bersifat pekerjaan teknis prosedural.

"Tetapi, substansi dari kerja-kerja Kejaksaan Agung," kata dia.

Selain meminta Komisi Kejaksaan untuk mengaudit Kejaksaan Agung, Kontras juga meminta dukungan politik dari Komisi III DPR untuk memaksa Jaksa Agung memulai penyidikan tragedi Semanggi I.

"Sebagai mitra, harusnya Komisi III juga meminta pertanggungjawaban Kejagung dalam hal penyelesaian pelanggaran HAM berat," kata dia.

"Menurut saya, kalau Komisi Kejaksaan, Presiden, DPR itu aktif menggunakan haknya, mandatnya, mungkin bisa membantu mendorong upaya penyelesaian ini. Tapi hari ini kami melihat, Jaksa Agung menolak, Presidennya diam, lembaga negara terkait juga terkesan tidak mau tahu dengan persoalan ini," ujar Yati.

Kompas TV Komnas HAM Tolak PERPPU Ormas


EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

ICW: Anggaran Negara Rp 86 Triliun Tidak Diumumkan ke Publik

Nasional
Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nonton 'Dilan 1990', Jokowi Jadi Rindu Iriana Karena Tak Bertemu Dua Hari

Nasional
Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Partai Komunis China Usul Penghapusan Batas Masa Jabatan Presiden

Internasional
Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Sandiaga Ogah Komentari Gugatan Konsumen Pulau Reklamasi

Megapolitan
'Powerbank' Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

"Powerbank" Terbakar di Bagasi Kabin, Penerbangan Ditunda 3 Jam

Internasional
Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Polri Belum Temukan Narkoba di Kapal Win Long yang Ditangkap di Perairan Karimun

Nasional
Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Bawaslu: Jenjang Karir Ditentukan Pejabat Politik, Netralitas ASN Dilematis

Regional
Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Bawaslu: OTT Anggota KPU dan Ketua Panwaslu Garut Memalukan...

Regional
Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Polisi Dalami Temuan Silet Terkait Tewasnya Mantan Wakapolda Sumut

Regional
Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Menteri Susi Saat Digoda Sandiaga: Ini Anak Muda Kurang Ajar Sama Orang Tua...

Megapolitan
Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Koalisi Dog-Meat Free Indonesia Kampanye Melawan Bisnis Daging Anjing di Solo

Regional
'Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali'

"Jika Mereka Menculik 10 Orang, Hanya Satu yang Kembali"

Internasional
Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Pemkot Surakarta Jamin Hak Bersepeda Warganya di Jalan Raya

Regional
Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Dua Terduga Pelaku Pembunuhan Penjual Bakmi di Cipayung Adalah Keponakan Korban

Regional
Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Sandiaga Ingin Rekrut Pelajar NU Jadi Peserta OK OCE

Megapolitan

Close Ads X