Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Copot Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam

Kompas.com - 03/10/2017, 15:36 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar mencopot Yorrys Raweyai dari posisi Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Posisi Yorrys digantikan Letnan Jenderal Purnawirawan Eko Widyatmoko.

"Ya, wacana itu memang saya sudah ada tapi pergantian ini diskresi ketua umum. Nanti akan ada penjelasan resmi dari Golkar," ujar Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat DPP Partai Golkar, Roem Kono saat dikonfirmasi, Selasa (3/10/2017).

(baca: MA Sebut KPK Bisa Tetapkan Kembali Novanto sebagai Tersangka)

Hal itu juga dibenarkan Ketua DPP Partai Golkar, Aziz Samual. Menurut dia, Yorrys dicopot karena sikapnya kerap dianggap bertentangan dengan partai.

"Pergantiannya itu memang penilaian ketua umum dan pengurus DPP yang melihat arogansinya Pak Yorrys yang melebihi batas terkait partai," ujar Aziz.

Surat keputusan pencopotan Yorrys, kata dia, sudah diteken oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Menurut dia, hanya Yorrys yang diganti dari kepengurusan.

"Tidak ada (yang lain). Pak Yorrys saja. Yang lain kan tidak membuat masalah apa-apa," tuturnya.

(baca: Vertigo, Jantung, hingga Tumor, Ini Penyakit yang Diidap Setya Novanto)

Sementara itu, Yorrys Raweyai enggan berkomentar banyak. Menurut dia, pencopotan itu baru rumor.

Pemberhentian seseorang dari posisi di partai memiliki aturan sendiri.

"Iya dong (harus sesuai aturan). Masa main pecat-pecat, masa perusahaan," kata dia.

Ia mengaku tak tahu perihal informasi tersebut.

(baca: Roem Kono: Bisa Saja Survei Elektabilitas Golkar Dipesan)

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com