Roem Kono: Bisa Saja Survei Elektabilitas Golkar Dipesan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono menilai, hasil survei tim kajian elektabilitas Golkar tak perlu dikhawatirkan.

Menurut dia, belum ada survei resmi yang dilakukan Golkar untuk mengukur elektabilitas.

Ia menduga, survei tersebut bisa saja telah dipesan sebelumnya sehingga menunjukan hasil yang negatif.

"Kan bisa saja ada survei pesanan. Ya kami juga bisa saja pesan. Siapa yang bayar survei itu kan enggak tahu kita," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).

(baca: MA Sebut KPK Bisa Tetapkan Kembali Novanto sebagai Tersangka)

Ia menyatakan, survei tim kajian elektablitas Golkar belum menjadi dokumen resmi dan harus dibahas terlebih dahulu dalam Rapat Pleno. Sedangkan hingga saat ini rapat tak kunjung berlangsung.

Karena itu, Roem mengatakan, rekomendasi penonaktifan Setya Novanto dari posisi Ketua Umum Golkar tak perlu dibahas karena belum menjadi pembahasan resmi dalam Rapat Pleno.

"Belum ada terjadi suatu penunjukan Plt dan di partai kita demokratis, siapapun bisa bersuara dan nanti akan diputuskan. Tapi selama ini belum ada, saya baru pulang dari dapil tidak terjadi itu rapat pleno," lanjut dia.

(baca: Vertigo, Jantung, hingga Tumor, Ini Penyakit yang Diidap Setya Novanto)

Sebelumnya, muncul rekomendasi penonaktifan Novanto sebagai ketua umum Golkar dan menunjuk pelaksana tugas.

Alasannya, elektabilitas Golkar terjun bebas setelah Novanto menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Rekomendasi itu muncul sebelum putusan praperadilan yang diajukan Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(baca: Sekjen Golkar Pastikan Tak Ada Rapat Pleno Penonaktifan Setya Novanto)

Hakim Cepi Iskandar memutuskan penetapan tersangka Novanto oleh KPK tidak sah. Penyidikannya pun harus dihentikan.

Setelah ada putusan praperadilan itu, Sekjen Golkar Idrus Marham memastikan tidak akan ada rapat pleno Golkar membahas penonaktifan Novanto.

Bahkan, ia menyebut kajian elektabilitas tersebut tidak sah karena tidak disertai survei dari pihak independen.