Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI: Masyarakat Harus Kritis dan Rasional Tanggapi Isu Kebangkitan PKI

Kompas.com - 26/09/2017, 15:33 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meminta masyarakat lebih kritis dan rasional dalam menanggapi isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang marak belakangan ini.

Toni mengatakan, pasca-reformasi 1998, masyarakat seharusnya bisa berpikir terbuka agar tidak mudah timbul gejolak.

"Kami mengimbau supaya masyarakat kita lebih mempunyai kesadaran yang lebih baik bahwa reformasi ini membuat kita lebih kritis dan berpikir lebih rasional dan hendaknya isu-isu murahan semacam itu tidak menimbulkan gejolak di masyarakat," ujar Toni, saat ditemui di Kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Toni menilai, ada upaya sistematis dari pihak-pihak tertentu di balik maraknya isu kebangkitan PKI saat ini.

Baca: Dituduh Reinkarnasi PKI, PSI Laporkan Lima Akun Media Sosial ke Polisi

Jika dirunut dari beberapa peristiwa sebelumnya, menurut Toni, pihak-pihak tersebut bertujuan mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo dan menyerang para pendukungnya.

Dia mencontohkan, fitnah yang ditujukan terhadap PSI.

Beberapa akun media sosial diduga telah memfitnah, merekayasa, dan menyebarkan isu bahwa PSI memiliki keterkaitan dengan PKI melalui unggahannya.

"Terasa sekali dari tools medsos yang kami miliki ini, ada semacam kontestasi secara sistematis barangkali ada pihak yang menginginkan PSI tetap eksis," ujar dia.

Meski tidak ingin berspekulasi lebih jauh, Toni menduga ada tujuan politik dari maraknya isu kebangkitan PKI yang beredar di masyarakat.

"Saya tidak terlalu berani berspekulasi mengenai itu tapi melihat bagaimana kejadian ini di-orkestrasi secara massif. Mungkin ini bisa jadi memiliki tujuan-tujuan politik tertentu. Yang penting masyarakat kritis," kata Toni.

Baca juga: 
Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta

Sebelumnya, isu kebangkitan PKI juga menimpa Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Diprediksi, ribuan orang tanpa atribut mengepung Kantor YLBHI di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin (18/9/2017) dini hari.

Mereka menggelar unjuk rasa di depan kantor dan meminta pihak YLBHI menghentikan acara yang digelar di dalam gedung sejak sore.

Mereka menuding acara tersebut merupakan sebuah diskusi soal kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Namun, tudingan itu dibantah oleh Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur.

Ia mengatakan, pihaknya menggelar acara bertajuk "Asik Asik Aksi" yang isinya adalah ramgkaian pagelaran seni dan budaya, di antaranya seni musik, pembacaan puisi, dan pemutaran film.

Acara itu digelar sebagai keprihatinan atas batalnya acara seminar terkait peristiwa 1965 yang sedianya digelar di hari sebelumnya lantaran adanya desakan massa.

Kompas TV Presiden menilai, film tentang pengkhianatan komunias ini harus disesuaikan dengan karakter anak muda.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com