Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/09/2017, 15:10 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melaporkan lima akun media sosial ke pihak Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Toni, kelima akun tersebut diduga telah memfitnah, merekayasa dan menyebarkan isu bahwa partainya memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui unggahannya.

"Kami sebagai partai anak muda oleh berbagai akun di Instagram dan Twitter disebutkan bahwa PSI itu adalah reinkarnasi PKI. Ini adalah fitnah yang kejam," ujar Toni saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Adapun lima akun yang dilaporkan adalah akun Instagram @jenderaltua1945, akun Twitter @TeSutrisna, @bajugurceleng, @SalmanAfaridzi, dan @NOBABIBONG2019.

Dalam bukti gambar yang dimiliki oleh Toni, tampak unggahan salah satu akun yang pada intinya menyebut lambang PSI identik dengan lambang PKI. Toni pun membantah tuduhan tersebut.

Dia menegaskan bahwa PSI merupakan anak muda yang baru saja berdiri dan tidak terkait dengan konflik ideologi yang terjadi pada 1965.

(Baca juga: Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta)

Dengan masifnya tudingan pro-PKI yang diarahkan ke partainya, Toni menilai ada pihak-pihak yang tidak ingin PSI tetap eksis.

"PSI adalah partai anak muda yang fresh, partai anak muda yang tidak ada hubungannya dengan konflik ideologis yang terjadi di tahun 1965," ucapnya.

"Logo PSI ini, bergambar mawar, ada lima kelopak menggambarkan Pancasila. Jadi tidak mungkin kami anti-Pancasila. Tiga kelopak di dalamnya menggambarkan Trisakti, ide dari Bung Karno dan semua dijelaskan di AD ART partai," kata Toni.

Meski demikian pihak Bareskrim belum bisa memproses lebih lanjut laporan yang diajukan PSI. Menurut Toni, dirinya perlu melengkapi beberapa hal teknis dan berkoordinasi dengan unit cyber crime Mabes Polri.

"Sudah diterima laporan kami, tapi ada beberapa hal yang menyangkut administrasi teknis yang harus dikoordinasikan dengan bagian kepolisian," tuturnya.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia meminta Setya Novanto mundur demi azas kepatutan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com