Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituduh Reinkarnasi PKI, PSI Laporkan Lima Akun Media Sosial ke Polisi

Kompas.com - 26/09/2017, 15:10 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni melaporkan lima akun media sosial ke pihak Bareskrim Mabes Polri.

Menurut Toni, kelima akun tersebut diduga telah memfitnah, merekayasa dan menyebarkan isu bahwa partainya memiliki keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) melalui unggahannya.

"Kami sebagai partai anak muda oleh berbagai akun di Instagram dan Twitter disebutkan bahwa PSI itu adalah reinkarnasi PKI. Ini adalah fitnah yang kejam," ujar Toni saat ditemui di kantor Bareskrim Mabes Polri, Kompleks Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2017).

Adapun lima akun yang dilaporkan adalah akun Instagram @jenderaltua1945, akun Twitter @TeSutrisna, @bajugurceleng, @SalmanAfaridzi, dan @NOBABIBONG2019.

Dalam bukti gambar yang dimiliki oleh Toni, tampak unggahan salah satu akun yang pada intinya menyebut lambang PSI identik dengan lambang PKI. Toni pun membantah tuduhan tersebut.

Dia menegaskan bahwa PSI merupakan anak muda yang baru saja berdiri dan tidak terkait dengan konflik ideologi yang terjadi pada 1965.

(Baca juga: Himpun Dana Publik untuk PSI, Grace Natalie Dapat Rp 39 Juta)

Dengan masifnya tudingan pro-PKI yang diarahkan ke partainya, Toni menilai ada pihak-pihak yang tidak ingin PSI tetap eksis.

"PSI adalah partai anak muda yang fresh, partai anak muda yang tidak ada hubungannya dengan konflik ideologis yang terjadi di tahun 1965," ucapnya.

"Logo PSI ini, bergambar mawar, ada lima kelopak menggambarkan Pancasila. Jadi tidak mungkin kami anti-Pancasila. Tiga kelopak di dalamnya menggambarkan Trisakti, ide dari Bung Karno dan semua dijelaskan di AD ART partai," kata Toni.

Meski demikian pihak Bareskrim belum bisa memproses lebih lanjut laporan yang diajukan PSI. Menurut Toni, dirinya perlu melengkapi beberapa hal teknis dan berkoordinasi dengan unit cyber crime Mabes Polri.

"Sudah diterima laporan kami, tapi ada beberapa hal yang menyangkut administrasi teknis yang harus dikoordinasikan dengan bagian kepolisian," tuturnya.

Kompas TV Partai Solidaritas Indonesia meminta Setya Novanto mundur demi azas kepatutan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com