PBB Diminta Ambil Langkah Konkret Hentikan Krisis Rohingya

JAKARTA, KOMPAS.com - Crisis Center For Rohingya Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melihat pembakaran rumah-rumah penduduk dan pembunuhan terhadap warga Rohingya masih terjadi.

Direktur CC4R PKS Sukamta menilai, kondisi itu menunjukkan bahwa langkah diplomasi Indonesia dan tekanan internasional belum mampu menghentikan kekerasan yang terjadi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diminta melakukan langkah konkret untuk memaksa Myanmar.

"Sidang Majelis Umum PBB akan dilaksanakan pada Hari Kamis 21 September 2017. Forum yang sangat strategis ini diharapkan mampu dimanfaatkan Pemerintah Indonesia untuk mendesakkan Resolusi Majelis Umum PBB," kata Sukamta, melalui keterangan tertulis, Rabu (20/9/2017).

Baca: Kasus Rohingya, Fadli Zon Sarankan Indonesia Tarik Dubes RI di Myanmar

Tiga hal yang diharapkan bisa menjadi Resolusi Majelis Umum PBB, yaitu, pertama, menetapkan krisis yang menimpa warga Rohingya adalah genosida.

Dengan demikian, semua pihak yang terlibat dapat dianggap sebagai penjahat kemanusiaan yang harus dibawa ke prngadilan internasional.

Kedua, segera menerjunkan pasukan perdamaian PBB untuk menghentikan kekerasan yang terjadi.

"Ketiga, kewajiban Myanmar untuk memberikan kewarganegaraan terhadap Etnis Rohingya," kata Anggota Komisi I DPR itu.

Sukamta menilai, jika Sidang Majelis Umum PBB kali ini gagal membuat resolusi yang tegas soal Rohingya, dikhawatirkan ke depannya tidak ada lagi warga Rohingya yang tersisa di Myanmar.

Apalagi, pejabat-pejabat Myanmar, menurut dia, tak menunjukkan itikad baik untuk menghentikan krisis tersebut.

Baca: Kepada Sejumlah Menlu, Menteri Retno Ungkap Alasan RI Bantu Rohingya

Hal itu terlihat dari pernyataan Aung San Suu Kyi, hingga Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing.

Menurut Sukamta, Jenderal Min Aung justru menyalahkan kaum Rohingya atas krisis tersebut.

"Ini menjelaskan bahwa pihak-pihak berkuasa di Myanmar terlihat secara sengaja ingin menghilangkan Etnis Rohingya dari negara bagian Rakhine dan terkesan membiarkan kondisi buruk yang ada," ujar Sukamta.

Sebelumnya, Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah menuduh tentara Myanmar melakukan pemusnahan etnis melalui operasi pembunuhan dan pengeboman yang menewaskan puluhan orang di desa-desa yang dihuni warga Rohingya.

Tentara menyangkal tuduhan itu.

Mereka bersikeras operasi itu adalah tanggapan yang proporsional terhadap serangan akhir Agustus oleh militan Rohingya, yang mereka beri label sebagai "teroris Bengali".

Sejak saat itu, separuh dari populasi Rohingya di Rakhine menyelamatkan diri ke Banglades, di mana mereka sekarang juga tersiksa di salah satu kamp pengungsian terbesar di dunia.