Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Akan Kirim 20 Ton Bantuan ke Myanmar untuk Rohingya

Kompas.com - 19/09/2017, 15:39 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia akan melanjutkan pengiriman bantuan bagi para korban terdampak krisis kemanusiaan di Myanmar.

Namun, bantuan untuk para korban yang berada di Rakhine State itu, akan disalurkan melalui pemerintah Myanmar karena telah terjadi penumpukan barang bantuan di Bangladesh.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Willem Rampangilei mengatakan, adapun jumlahnya bantuan yang akan dikirim Pemerintah ke Myanmar mencapai 20 ton. Pengangkutan menggunakan pesawat Hercules.

Adapun jumlah bantuan yang dikirimkan pemerintah Indonesia ke Bangladesh sudah mencapai 78 ton.

"Sementara ini yang disiapkan dua pesawat Hercules dengan kapasitas masing-masing 10 ton. Berarti ada 20 ton (bantuan)," kata Willem dalam Konferensi Pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (19/9/2017).

(baca: Jusuf Kalla Heran Bantuan untuk Rohingya Dianggap Pencitraan)

Ia menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pengumpulan barang-barang yang akan disumbangkan.

Proses uploading akan selesai pada Rabu (20/9/2017) pukul 10.00 WIB.

Pada Pukul 14.00 WIB, pesawat berangkat menuju pangkalan udara Sultan Iskandar Muda, Aceh.

(baca: Aung San Suu Kyi Bicara, Akhiri Masa Diam soal Krisis Rohingya)

Di sana, pesawat akan kembali di isi sejumlah barang bantuan yang telah disiapkan.

Willem melanjutkan, saat ini pemerintah terus berkomunikasi dengan pemerintah Myanmar guna mendapat izin pengiriman bantuan.

Izin itu diperlukan, salah satunya, untuk flight clearance pesawat Hercules TNI AU di Myanmar.

"Menurut keterangan kita sudah dapat lampu hijau. Jadi mudah-mudahan dalam satu atau dua hari ini sudah ada izin prinsip dari Myanmar. TNI AU sudah siapkan flight clearance untuk bawa barang bantuan," ujarnya.

Setelah seluruh hal terkait perizinan selesai, pesawat pengangkut akan berangkat menuju ke Myanmar.

Willem memastikan bahwa bantuan akan sampai di Rakhine. Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya telah mengirim tim pemantau.

Kompas TV Sejumlah kamp pengungsian sementara muncul di area perbukitan "Cox’s Bazar" yang berlumpur.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com