Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansus Angket KPK-Puslabfor Bareskrim Rapat Tertutup Bahas OTT di BPK

Kompas.com - 14/09/2017, 15:41 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Pansus Hak Angket KPK dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Bareskrim Polri pada Kamis (14/9/2017) siang, berlangsung tertutup.

Rapat tersebut membahas hasil laboratorium forensik atas rekaman CCTV kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kami nyatakan dibuka dan bersifat tertutup," Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa.

(baca: Auditor BPK Dibayari Karaoke hingga Dibelikan Oleh-oleh Saat Audit di Kemendes)

Anggota Pansus KPK Risa Mariska sempat menanyakan, apakah rekaman CCTV yang diterima Puslabfor Bareskrim Polri sama dengan yang diserahkan Pansus ke Wakapolri medio Agustus lalu.

Kepala Puslabfor Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Polisi Drs. Alexander M. Mandalika mengatakan, rekaman CCTV yang mereka ambil seluruhnya asli.

"Kami jelaskan hasil pemeriksaan kami tidak ada editing jadi persis sama," ucap Alexander.

(baca: Sekjen Kemendes Akui Ada Auditor BPK yang Minta Atensi)

Wakil Ketua Pansus Angket KPK Masinton Pasaribu sebelum rapat mengatakan, rapat Pansus dengan Puslabfor Bareskrim Polri merupakan tindak lanjut dari permintaan Pansus agar Puslabfor melakukan kajian atas CCTV ketika ada OTT di BPK.

"(Dikaji) baik keaslian rekaman, dan apakah OTT yang katanya oleh KPK ke BPK itu masuk dalam kategori (OTT). Kami minta puslabfor melakukan kajian itu. Kami sekarang mendengar hasil dari puslabfor," kata politisi PDI-Perjuangan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com