Kompas.com - 12/09/2017, 16:42 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo. Kompas.com/Robertus BelarminusJaksa Agung HM Prasetyo.
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo soal operasi tangkap tangan dan kewenangan penuntutan menuai berbagai kritik. Hal tersebut lantaran pernyataan Prasetyo seolah ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan punya fungsi penuntutan satu atap.

Ia dianggap tidak patut melontarkan pernyataan yang mendiskriditkan sesama penegak hukum.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Muhammad Rum mengatakan pihaknya tak ambil pusing atas kritik tersebut. 

"Ya tidak apa-apa. Tetap pendapat itu saja yang disampaikan. Kalau ada yang mau kritik, silakan," ujar Rum saat dihubungi, Selasa (12/9/2017).

Rum mengatakan, dalam demokrasi, siapapun bebas berpendapat. Saat ditanya apakah kritik itu akan menjadi masukan kejaksaan, Rum bersikeras bahwa pihaknya tetap pada pernyataan yang dilontarkan Prasetyo.

(Baca: Presiden, Jaksa Agung, dan Usulan Amputasi Kewenangan KPK...)

"Tidak ada, kami tidak perhatikan itu. Pokoknya apa yang dikatakan Jaksa Agung, sudah itu saja. Kan tidak semua orang sependapat," kata Rum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), Prasetyo menyampaikan bahwa tak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, termasuk lembaga penegak hukum.

"Lembaga apapun, bukan hanya lembaga hukum. Lembaga apapun. Kalau tidak terkontrol ya bisa sewenang-wenang," kata Prasetyo.

Menurut dia, hal itu juga disampaikan lembaga pemberantasan korupsi di Singapura dan Malaysia saat berkunjung ke kejaksaan.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Kasus Covid-19 Menurun, Wapres: Kita Belum Aman

Nasional
Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Pemerintah Sinkronkan Aplikasi PeduliLindungi dan Tawakkalna agar Bisa Berangkatkan Jemaah Umrah

Nasional
KJRI: Barcode PeduliLindungi Sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

KJRI: Barcode PeduliLindungi Sampai Saat Ini Belum Bisa Dibaca Pemerintah Arab Saudi

Nasional
KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

KPK Lelang Tanah dan Bangunan Perkara Eks Wali Kota Madiun Bambang Irianto

Nasional
KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

KJRI Jeddah: Belum Ada Kepastian Kapan Jemaah Indonesia Bisa Masuk Arab Saudi

Nasional
Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Jokowi Targetkan RI Jadi Kiblat Industri Halal Dunia pada 2024

Nasional
Tidak Ada Lagi 'Seat Distancing', Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Tidak Ada Lagi "Seat Distancing", Alasan Mengapa Penumpang Pesawat Wajib PCR

Nasional
Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Menko PMK: Kesadaran akan Pentingnya Inklusi Digital bagi Lansia Perlu Ditumbuhkan

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Airlangga Sebut Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Lebih Rendah dari India

Nasional
Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Syarat Perjalanan Terbaru untuk Pengemudi Kendaraan Logistik: Wajib Pakai PeduliLindungi

Nasional
Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Ilmuwan WHO Sebut Vaksinasi Dapat Membentuk Herd Immunity secara Aman

Nasional
Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Wapres: Pembangunan SDM Tidak Akan Tercapai jika Anggaran Tak Tepat Sasaran

Nasional
Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Aturan Terbaru Penerbangan Jawa-Bali: Penumpang Wajib Bawa Hasil PCR, Antigen Tak Berlaku

Nasional
Ada Karantina dan PCR, Biaya Umrah Diprediksi Naik 30 Persen

Ada Karantina dan PCR, Biaya Umrah Diprediksi Naik 30 Persen

Nasional
Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Pengamat: Kasus Korupsi 4 Kader Golkar Tak Pengaruhi Elektabilitas, Publik Cepat Lupa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.