Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/09/2017, 22:28 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, tak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, termasuk lembaga penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), khususnya saat membahas penggabungan kewenangan penunututan dengan penyelidikan dan penyidikan penegak hukum.

Saat ditanya apakah pernyataan itu menyasar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tiga kewenangan tersebut, ia enggan menjawabnya.

"Lembaga apapun, bukan hanya lembaga hukum. Lembaga apapun. Kalau tidak terkontrol ya bisa sewenang-wenang," kata Prasetyo.

Baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh

Ia mengatakan, hal itu juga sempat disampaikn oleh Corrupt Practices Investigation Beareau (lembaga pemberantasan korupsi Singapura) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (lembaga pemberantasan korupsi Malaysia) saat berkunjung ke kejaksaan.

Kedua lembaga itu, kata dia, sependapat bahwa institusi penegak hukum yang diberi kewenangan luar biasa dan tanpa kontrol cenderung akan sewenang-wenang.

"Mereka bahkan menyampaikan kepada kami bahwa institusi apapun termasuk penegak hukum yang diberi kewenangan luar biasa besar, tanpa batas, tanpa kontrol cenderung akan merasa paling benar sendiri. Merasa tidak boleh disentuh dan merasa tidak boleh dipersalahkan," lanjut dia.

Baca: Jaksa Agung Anggap OTT Bikin Gaduh, Apa Kata KPK?

Oleh karena itu, ia menyarankam agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura, yang kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsin penyelidikan dan penyidkan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksankana kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.

Kompas TV Dosen "Kampus Biru" Tolak Pansus dan Dukung KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.