Kata Jaksa Agung, Tak Boleh Ada Lembaga dengan Kewenangan Luar Biasa - Kompas.com

Kata Jaksa Agung, Tak Boleh Ada Lembaga dengan Kewenangan Luar Biasa

Kompas.com - 11/09/2017, 22:28 WIB
Jaksa Agung HM Prasetyo.Kompas.com/Robertus Belarminus Jaksa Agung HM Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, tak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan luar biasa, termasuk lembaga penegak hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Prasetyo dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/9/2017), khususnya saat membahas penggabungan kewenangan penunututan dengan penyelidikan dan penyidikan penegak hukum.

Saat ditanya apakah pernyataan itu menyasar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki tiga kewenangan tersebut, ia enggan menjawabnya.

"Lembaga apapun, bukan hanya lembaga hukum. Lembaga apapun. Kalau tidak terkontrol ya bisa sewenang-wenang," kata Prasetyo.

Baca: Menurut Jaksa Agung, OTT Kerap Bikin Gaduh

Ia mengatakan, hal itu juga sempat disampaikn oleh Corrupt Practices Investigation Beareau (lembaga pemberantasan korupsi Singapura) dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (lembaga pemberantasan korupsi Malaysia) saat berkunjung ke kejaksaan.

Kedua lembaga itu, kata dia, sependapat bahwa institusi penegak hukum yang diberi kewenangan luar biasa dan tanpa kontrol cenderung akan sewenang-wenang.

"Mereka bahkan menyampaikan kepada kami bahwa institusi apapun termasuk penegak hukum yang diberi kewenangan luar biasa besar, tanpa batas, tanpa kontrol cenderung akan merasa paling benar sendiri. Merasa tidak boleh disentuh dan merasa tidak boleh dipersalahkan," lanjut dia.

Baca: Jaksa Agung Anggap OTT Bikin Gaduh, Apa Kata KPK?

Oleh karena itu, ia menyarankam agar fungsi penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) dikembalikan kepada korps Adhyaksa.

Menurut dia, Indonesia perlu berkaca pada pemberantasan korupsi di Malaysia dan Singapura, yang kewenangan penuntutan tetap berada pada kejaksaan.

"Baik KPK Singapura dan Malaysia terbatas pada fungsin penyelidikan dan penyidkan saja. Dan meskipun KPK Malaysia memiliki fungsi penuntutan tapi dalam melaksankana kewenangan tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu ke Jaksa Agung Malaysia," ujar Prasetyo.

Kompas TV Dosen "Kampus Biru" Tolak Pansus dan Dukung KPK


EditorInggried Dwi Wedhaswary
Komentar

Terkini Lainnya

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Nasional
Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Internasional
Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional

Close Ads X