Redam Krisis Rohingya, Pemerintah Indonesia Jadi Sorotan Internasional

Kompas.com - 05/09/2017, 14:19 WIB
Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat bertemu State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi di Myanmar. Twitter Kementerian Luar NegeriMenteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi saat bertemu State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi di Myanmar.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com – Upaya diplomasi Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam meredam krisis Rohingya di Rakhine State, Myanmar, disorot dunia internasional.

Beberapa media asing turut memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting seperti National Security Adviser Myanmar Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Jenderal Senior U Min Aung Hlaing.

Langkah Menlu tersebut atas instruksi Presiden Joko Widodo.

Kantor berita Inggris, Reuters, memberitakan upaya diplomasi Indonesia tersebut.

(baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi)

Pada Minggu (3/9/2017), Reuters memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar dengan judul Indonesia Envoy to Urge Myanmar to Halt Vilonce Against Rohingya Muslims.

Pemberitaan yang sama juga muncul dari media Timur Tengah asal Qatar, Al Jazeera.

Pada tanggal yang sama, Al Jazeera memberitakan keberangkatan Retno ke Myanmar untuk berunding dengan sejumlah tokoh penting untuk menghentikan pembantaian terhadap etnis muslim Rohingya.

Sedangkan media Singapura, Channel News Asia pada Senin (4/9/2017), memberi judul Indonesian Minister to Meet Suu Kyi Amid Protest over Rohingya terkait pertemuan Retno dan Suu Kyi serta Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar.

(baca: Wiranto: Tak Usah Saling Menjelekkan Bangsa Sendiri Pakai Isu Rohingya)

Al Jazeera juga memberitakan kelanjutan rangkaian diplomasi Indonesia melalui Menlu Retno yang kini tengah bertolak ke Dhaka, Bangladesh.

Kedatangan Retno ke Bangladesh bertujuan melobi pemerintah Bangladesh agar bersedia membantu melindungi pengungsi Rohingya yang mengungsi ke sana.

Sementara itu, Retno telah menyampaikan beberapa poin penting kepada State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi dan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar untuk menghentikan pembantaian yang masih berlangsung.

“Upaya untuk de-eskalasi situasi di Rakhine State harus menjadi prioritas utama bagi otoritas keamanan di Myanmar," ujar Retno kepada Jenderal Hlaing, seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian Luar Negeri RI.

(baca: HRWG: Inisiatif Aung San Suu Kyi Terkait Rohingya Tak Direspons Militer)

Retno menekankan bahwa Indonesia dan dunia internasional sangat mengkhawatirkan perkembangan situasi di Rakhine State.

Kekerasan telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang telah memakan banyak korban meninggal, luka dan kehilangan tempat tinggal.

“Otoritas keamanan Myanmar perlu segera menghentikan segala bentuk kekerasan yang terjadi di Rakhine State dan memberi perlindungan kepada seluruh masyarakat termasuk masyarakat Muslim," kata Retno.

(baca: Temui Otoritas Myanmar, Menlu Retno Tawarkan Solusi untuk Warga Rohingya)

Dalam kesempatan yang sama, Jenderal Hlaing menyampaikan perkembangan situasi keamanan di bagian utara Rakhine State.

Disampaikan bahwa otoritas keamanan terus berupaya untuk memulihkan keamanan dan stabilitas di Rakhine State.

Menanggapi hal itu, Retno berharap agar otoritas keamanan dapat segera mengembalikan keamanan dan stabilitas di Rakhine State, agar bantuan kemanusiaan dan proses rehabilitasi serta pembangunan inklusif yang selama ini berlangsung dapat kembali dilanjutkan.

Selain itu, Retno juga memberikan lima saran penting kepada Suu Kyi. Pertama, Myanmar harus sesegera mungkin mengembalikan stabilitas dan keamanan.

Kedua, agar semua pihak di Myanmar menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan masalah.

Ketiga, Indonesia meminta Myanmar memberi perlindungan kepada semua warga di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama.

Keempat, agar Myanmar membuka akses seluas mungkin untuk bantuan keamanan.

“Dan elemen lainnya, adalah pentingnya agar rekomendasi laporan Komisi Penasehat untuk Rakhine State yanh dipimpin Kofi Annan dapat segera diimplementasikan,” lanjut Retno.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Tak Ada Lagi Subsidi Gaji pada 2021, Begini Penjelasan Menko Airlangga

Nasional
KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

KPK: Pengadaan Tanah di Cipayung yang Sedang Diusut Belum Ada Peruntukannya

Nasional
Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Sebut Penembakan Laskar FPI Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Penjelasan Mahfud

Nasional
BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

BPOM: Tak Semua Vaksin Covid-19 yang Dapat Izin Penggunaan Harus Diuji Klinis di Indonesia

Nasional
Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Temui Pimpinan LDII, Kapolri Bahas Soal Dai Kamtibmas

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Nasional
BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

BPOM: Vaksin Covid-19 AstraZeneca Bisa Diberikan kepada Lansia

Nasional
Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Penetapan Tersangka 6 Laskar FPI Jadi Tertawaan, Mahfud MD: Itu Konstruksi Hukum

Nasional
Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual Dinilai Belum Memadai

Nasional
Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Cita Citata hingga Achsanul Qosasi Disebut dalam Sidang Kasus Dugaan Bansos, Ini Kata KPK

Nasional
Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Mensos Risma Ingin Tangani Pandemi Tanpa Bebani APBN Lebih Banyak Lagi

Nasional
Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Pemerintah Siapkan Jaminan Keamanan untuk Penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua

Nasional
Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Soal Tewasnya 6 Laskar FPI, Mahfud: Presiden Sudah Minta Komnas HAM Bekerja

Nasional
Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Ciptakan Kendaraan Khusus Pusat Komando MCCV

Perkuat Pertahanan Nasional, Kemhan Ciptakan Kendaraan Khusus Pusat Komando MCCV

Nasional
Mahfud MD: Jika Ada Bukti Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Sampaikan

Mahfud MD: Jika Ada Bukti Penembakan 6 Laskar FPI Pelanggaran HAM Berat, Sampaikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X