Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Isu Rohingya "Digoreng" untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 05/09/2017, 12:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menganggap, isu konflik Rohingya di Myanmar ramai di Indonesia bukan lagi karena mengangkat sisi kemanusiaan.

Ia menilai, isu tersebut diolah sedemikian rupa oleh kelompok tertentu sehingga berbelok menyerang pemerintahan Joko Widodo.

"Dari hasil penelitian itu bahwa isu ini lebih banyak dikemas untuk digoreng untuk menyerang pemerintah. Dianggap lemah," ujar Tito di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

(baca: Cak Imin: Kekerasan terhadap Warga Rohingya Bukan Konflik Agama)

Tito mengacu pada perangkat lunak analisis opini di platform media Twitter. Dari analisis tersebut, sebagian besar pembahasan mengenai Rohingya yang berkembang, dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya.

"Artinya, isu ini lebih banyak digunakan untuk konsumsi dalam negeri, dalam rangka membakar sentimen masyarakat Islam di Indonesia untuk antipati kepada pemerintah. Ini gaya lama," kata Tito.

Tito mengatakan, cara-cara tersebut juga digunakan dalam pemilihan kepala daerah serentak 2017 untuk menyerang salah satu calon dan pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software opinion analysist," kata Tito.

(baca: Wiranto: Peristiwa Rohingya Tak Perlu Diributkan di Dalam Negeri)

Munculnya sentimen keagamaan, kata Tito, justru makin jauh dari isu kemanusiaan. Komentar netizen yang mengkaitkan konflik Rohingya dengan pemerintah Indonesia lebih kuat ketimbang gerakan kemanusiaan untuk membantu.

Tito juga menganggap tak perlu ada aksi-aksi merespons konflik Rohingya. Sebab, pemerintah Indonesia juga sudah bergerak.

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta pemerintah Myanmar menghentikan dan mencegah kekerasan terhadap warganya, khususnya etnis Rohingya.

(baca: Jokowi Minta Myanmar Hentikan Kekerasan terhadap Warga)

Jokowi menyesalkan aksi kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga melarikan diri.

Hal itu disampaikan oleh Jokowi dalam pernyataan resmi di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (3/9/2017).

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Kepala Negara sudah memerintahkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertolak ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar memberikan perlindungan kepada semua warganya, termasuk Muslim di Myanmar.

Presiden menyampaikan penyesalannya atas aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu.

"Saya dan seluruh rakyat Indonesia, kita menyesalkan aksi kekerasan yang terjadi di Rakhine State Myanmar, perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman," kata Jokowi.

Kompas TV Pengungsi Rohingya Terjebak di Perbatasan Myanmar-Banglades
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Nasional
Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol 'Stuck' saat Puncak Arus Balik

Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol "Stuck" saat Puncak Arus Balik

Nasional
Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasional
Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Nasional
Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasional
Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Nasional
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Nasional
Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Nasional
Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko 'Microsleep'

Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko "Microsleep"

Nasional
Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Nasional
Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com