Kompas.com - 05/09/2017, 13:47 WIB
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto saat memberikan keterangan usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Singapura Teo Chee Hean di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (11/8/2017).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat berpikir cerdas dan tidak emosi dalam menanggapi peristiwa kekerasan yang dialami warga Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Dia meminta masyarakat tidak berpolemik dan menimbulkan perselisihan dengan menggunakan isu tragedi kemanusiaan warga Rohingya.

"Nah, (masyarakat) harus cerdas, bijak dan tidak emosi. Maka kemarin saya mendampingi Presiden untuk memberikan statement press bahwa kita sudah berbuat banyak untuk peristiwa kemanusiaan di Myanmar," ujar Wiranto saat memberikan kuliah umum terkait program bela negara di Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Selasa (5/9/2017).

"Saya harapkan juga langsung reda. Tidak usah menjelek-jelekan bangsa sendiri dengan permasalahan di luar negeri," tambah Wiranto.

(baca: Kapolri: Isu Rohingya Digoreng untuk Menyerang Pemerintahan Jokowi)

Wiranto memastikan pemerintah tidak tinggal diam untuk merespons peristiwa kekerasan yang terjadi di Myanmar.

Menurut dia, pemerintah mengimplementasikan politik luar negeri yang bebas-aktif dalam melaksanakan ketertiban dunia.

"Pemerintah kita yang amanatnya bebas aktif ikut melaksanakan ketertiban dunia, pasti ada tindakan tapi tidak boleh gegabah," ucapnya.

Selain itu, Wiranto sempat mengungkapkan rasa heranya ketika ada tuntutan dari sekelompok masyarakat agar pemerintah mengusir Duta Besar Myanmar untuk Indonesia di Jakarta.

(baca: Jokowi: Menangani Masalah Myanmar Tak Cukup dengan Kecaman)

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

OTT di Nganjuk, KPK Tangkap 10 Orang Termasuk Bupati

Nasional
Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Pimpinan Komisi III DPR Sayangkan Pertanyaan TWK Pegawai KPK Singgung Hal Sensitif

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

OTT Bupati Nganjuk Dipimpin dan Beranggotakan Pegawai yang Tak Lolos TWK KPK

Nasional
Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Soal Serangan di Masjid Al Aqsa, Wamenag: Tindakan Israel Keji dan Langgar HAM

Nasional
Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Kejaksaan Bakal Lelang Aset Sitaan Kasus Asabri dan Jiwasraya

Nasional
Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Perjalanan Kasus Terpidana Korupsi Simulator SIM Djoko Susilo, dari Vonis hingga PK

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Jokowi Dinilai Bisa Batalkan TWK untuk Buktikan Tak Dukung 75 Pegawai KPK Dipecat

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Kemenag: Shalat Idul Fitri di Masjid Hanya untuk Zona Hijau dan Kuning

Nasional
Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Jokowi Minta Bulog Beradaptasi dengan Perkembangan Zaman

Nasional
PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

PBNU Desak Pemerintah Ambil Langkah Diplomatik Atas Pengusiran Paksa Warga Palestina oleh Polisi Israel

Nasional
Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Isu Dugaan Mafia Alutsista, Menhan Prabowo Dorong Laporkan ke KPK atau Polri

Nasional
BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

BP2MI Akan Siapkan Surat Jalan bagi 1.278 Pekerja Migran yang Kini Dikarantina di Wisma Atlet untuk Kembali ke Daerah

Nasional
Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Djarot: Bupati Nganjuk Bukan Anggota dan Tidak Punya KTA PDI-P

Nasional
Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Indonesia Kutuk Serangan Bom di Sekolah Afghanistan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X