Tak Sependapat dengan Fahri, Masinton Anggap Tak Perlu Perppu Revisi UU KPK

Kompas.com - 25/08/2017, 17:27 WIB
Politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraPolitisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Sabtu (22/4/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Masinton Pasaribu menilai, pemerintah tak perlu menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait wacana revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Masinton menanggapi usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Revisi UU KPK.

"Perppu sifatnya genting dan mendesak. Berkaitan dengan Undang-Undang KPK sudah dua kali diterbitkan Perppu, terkait pergantian Pimpinan KPK yang terjerat kasus hukum. Maka kalau saya melihat sekarang ini belum perlu diterbitkan Perppu itu," ujar Masinton, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/8/2017).

Menurut Masinton, belum ada unsur kegentingan yang membuat Presiden Jokowi harus menerbitkan Perppu.

Baca: 
Pemerintah Belum Terpikir Merevisi UU KPK

Lagipula, lanjut Masinton, jika hendak merevisi UU KPK tak perlu melalui Perppu.

Saat ini, kata dia, revisi UU KPK sudah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) tahun 2014-2019.

Dengan demikian, revisi UU KPK hanya perlu dimasukkan dalam prolegnas prioritas tahun 2018.

"Sekarang juga ada dalam prolegnas. Ini sesuatu dalam prolegnas dan bisa dibuka kembali bersama pemerintah dan DPR," lanjut dia.

Baca: Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Usulkan Presiden Terbitkan Perppu

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengatakan, revisi UU KPK dimungkinkan menjadi rekomendasi Pansus Hak Angket karena revisi merupakan kerja DPR bersama pemerintah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Revisi baru bisa dijalankan jika kedua belah pihak menyetujui.

 Jika Presiden setuju, maka revisi UU KPK bisa masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan bisa segera dibahas.  

Kompas TV Revisi UU KPK, Upaya Perlemah Kewenangan KPK? (Bag 2)

Pemerintah Belum Terpikir Merevisi UU KPK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

UPDATE 4 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 47,49 Persen dari Target Herd Immunity

Nasional
Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Jokowi Perintahkan Kepala BNPB Berangkat ke Lumajang untuk Pastikan Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Senin, Polri Undang 57 Eks Pegawai KPK untuk Sosialiasi Peraturan Pengangkatan ASN

Nasional
BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

BNPB Masih Data Kerugian Materil dari Erupsi Gunung Semeru

Nasional
UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Desember: Bertambah 5 Kasus Kematian Covid-19 di Indonesia

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Erupsi Gunung Semeru, BPBD Lumajang Segera Dirikan Posko Pengungsian

Nasional
Kabut dan Abu Vulkanik Sebabkan Sejumlah Titik Dekat Gunung Semeru Alami Kegelapan

Kabut dan Abu Vulkanik Sebabkan Sejumlah Titik Dekat Gunung Semeru Alami Kegelapan

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Sebut Belum Ada Laporan Korban Jiwa

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Sebut Belum Ada Laporan Korban Jiwa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.