PKS: Sama Saja Pak Jokowi "Bunuh Diri" kalau Buat Perppu Revisi UU KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Presiden Joko Widodo tegas menolak usulan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Menurut dia, UU KPK saat ini masih cukup memayungi kerja lembaga anti-rasuah itu.

Ia khawatir, jika ada revisi UU, kewenangan KPK akan dilucuti.

"Kalau itu yang terjadi pelemahannya besar. Karena membuka kotak pandora. Dicopotin smua kewenangan KPK. Kasihan lah. Udah lemas KPK," ujar Mardani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Ia mengatakan, proses politik yang terjadi sudah mengarah ke arah revisi.

Hal itu terlihat dari pernyataan anggota Pansus Hak Angket KPK, pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, hingga sinyal dari pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Baca: Revisi UU KPK, Fahri Hamzah Usulkan Presiden Terbitkan Perppu

Mardani juga mengkritisi proses yang dilakukan Pansus Angket dengan memanggil pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh KPK.

"Berarti terkonfirmasi bahwa eksekutif, legislatif memang mau revisi undang-undang," kata Anggota Komisi II DPR itu.

Mardani meminta Presiden Joko Widodo untuk berhati-hati mengambil keputusan.

Sebab, revisi undang-undang terindikasi melemahkan KPK dan akan melawan kepentingan publik.

Menerbitkan Perppu KPK, kata dia, sama saja Presiden melakukan "bunuh diri".

"Buat saya itu bunuh diri Pak Jokowi kalau buat Perppu untuk revisi UU KPK," ujar Mardani.

Baca: Fahri Usul Jokowi Bikin Perppu Revisi UU KPK, Ini Tanggapan Istana

Ia meminta Jokowi mengarahkan fraksi-fraksi pendukung pemerintah di DPR untuk tak meneruskan wacana revisi UU KPK.

"Ini proses politik, jangan lagi dibilang Presiden tak bisa campuri urusan DPR. Betul prosesnya di DPR, tapi orang-orangnya itu, orang-orang politik semua," papar Mardani.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan, revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah pasti menjadi salah satu rekomendasi kerja Panitia Khusus Hak Angket KPK.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah bersiap untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus.

"Kalau revisi (UU KPK) itu sudah pasti lah karena penyimpangannya sudah terlalu banyak, kelihatan secara kasat mata ya," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Fahri melihat, KPK sudah seperti negara dalam negara karena tidak memiliki ketundukan pada prosedur bernegara yang sudah baku, baik dalam hukum acara, penegakan hukum maupun terkait hak-hak warga negara.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menuturkan, Pansus masih bekerja dan belum membuat kesimpulan.

Meski demikian, usulan revisi berhak disampaikan oleh setiap anggota Dewan.

"Usulan revisi itu kan bisa saja disampaikan masing-masing anggota, baik anggota DPR, akademisi, selama ini dari beberapa pegiat hukum juga sudah menyampaikan perlunya revisi UU KPK," kata Masinton.