Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tunggu Peta Politik Pasca-putusan MK soal "Presidential Threshold"

Kompas.com - 24/08/2017, 22:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Taufik Kurniawan menghormati partai lain yang telah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, langkah tersebut pasti telah didasari pertimbangan politik yang matang.

Demikian pula dengan PAN, yang mewacanakan akan mengusung ketua umumnya, Zukifli Hasan sebagai capres atau cawapres.

Taufik mengatakan, peta politik terkait pencapresan baru akan terlihat jelas setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait presidential threshold (PT) yang kini tengah digugat oleh sejumlah pihak.

Baca: Fadli Zon Akui Gerindra Sulit Penuhi Aturan "Presidential Threshold"

"Semua dikembalikan pada undang-undang yang ada. Tapi masih menunggu JR (judicial review) MK PT 0 persen atau 25 persen. Misal disetujui 0 persen, atau ditolak jadi 25 persen, Ini sangat memengaruhi figur dari masing-masing parpol," kata Taufik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/8/2017).

Menurut dia, setelah ada putusan MK, dipastikan semua partai termasuk PAN akan memastikan soal pencapresan tada tahun 2018.

Taufik menegaskan, meski mewacanakan mengusung kader sendiri, PAN tetap mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2019.

"PAN hargai parpol yang usung Pak Jokowi. Secara internal masih ada satu tahun lagi. Tiap parpol pasti akan finalisasi dalam Rakernas masing-masing di tahun 2018, masih ada satu tahun lagi perkiraan saya," lanjut dia.

Kompas TV Benarkah opsi pan membentuk poros baru pada pilpres 2019 sebagai sinyal PAN telah siap kehilangan kursi menteri di kabinet?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com