Fadli Zon Akui Gerindra Sulit Penuhi Aturan "Presidential Threshold" - Kompas.com

Fadli Zon Akui Gerindra Sulit Penuhi Aturan "Presidential Threshold"

Kompas.com - 30/07/2017, 08:15 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).KOMPAS.com/Nabilla Tashandra Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, Gerindra akan tetap konsisten menolak Undang-Undang Pemilu yang sudah disahkan di rapat paripurna DPR pada 20 Juli 2017 silam.

Fadli pun menanggapi pernyataan pemerintah yang mengaku heran ada pihak yang baru menanggapi aturan ambang batas pilpres atau presidential threshold dalam UU Pemilu, padahal aturan itu sudah berlaku pada pemilu sebelumnya.

Menurut Fadli, Gerindra memprotes aturan tersebut karena perubahan baru ada pada Pemilu 2019.

"Saya lihat ada tanggapan dari Pak Presiden dan menteri lain, kok dari dua pemilu enggak diprotes? Karena konfigurasi politik sudah berubah," ujar Fadli Zon, dikutip dari Tribunnews.com. Sabtu (29/7/2017).

Menurut Fadli, pola-pola yang digunakan pada Pemilu sebelumnya tidak akan bisa lagi digunakan di Pilpres 2019 karena sudah banyak perubahan.

Salah satu perubahan mendasar adalah pelaksanaan pemilu legislatif yang dilakukan secara serentak dengan pemilu presiden.

Dia pun mengakui bahwa aturan presidential threshold itu menyulitkan Partai Gerindra.

"20 persen itu menyulitkan," kata Wakil Ketua DPR ini.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPR Ahmad Muzani menyatakan bahwa presidential threshold berdasarkan hasil Pemilu 2014 sudah tidak relevan.

"Apakah mungkin, tiket yang sudah kita robek untuk pertunjukan pesta demokrasi tahun 2014, mau kita gunakan pada pesta demokrasi berikutnya?" kata Ahmad Muzani dalam rapat paripurna, Kamis (20/7/2017) lalu.

(Baca: F-Gerindra: 'Presidential Threshold' Bertentangan dengan UU)

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mempertanyakan adanya kritikan terhadap ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen.

(Baca: Tjahjo: Sudah 2 Kali Pilpres, Kenapa Sekarang "Presidential Threshold" Dibahas?)

Padahal mekanisme itu, menurut Tjahjo sudah berlangsung selama dua kali pemilu presiden.

"Sudah dua periode, dua tahapan pilpres, diikuti enggak ada yang protes. Kok sekarang dibahas, kenapa? Padahal di DPR sudah diputuskan," kata Tjahjo, Sabtu (29/7/2017).

(Syahrizal Sidik/Tribunnews.com)

***
Artikel yang dilansir dari Tribunnews.com telah tayang dengan judul: Fadli Zon Akui Gerindra Sulit Penuhi Ambang Batas Presiden 20 Persen

Kompas TV Politisi Partai Gerindra, Habiburokhman, mengajukan uji materi undang undang pemilu ke Mahkamah Konstitusi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorBayu Galih
Komentar

Terkini Lainnya

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Pasca Tenggelamnya KM Sinar Bangun, Kemenhub Akan Keluarkan Surat Edaran

Nasional
Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Hendak Kunjungi Migran Anak, Jaket Melania Trump Malah Jadi Sorotan

Internasional
Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Berita Terpopuler: Prabowo Merasa Dibenci

Nasional
BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir di Jabodetabek Hari Ini

Megapolitan
Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Sidang Vonis terhadap Aman Abdurrahman Digelar Hari Ini

Megapolitan
Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang 'Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu'

Tak Puas dengan Jawaban soal Pansela, Ida Fauziah Bilang "Ya Sudah Gus Yasin Kalau Jawabnya Begitu"

Regional
Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Berita Populer: Penjelasan Najib Razak soal Hartanya, hingga Penjara Belanda Kekurangan Tahanan

Internasional
Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Menyamar Jadi Fans Piala Dunia, Imigran Ilegal Mencoba Masuk Uni Eropa

Internasional
Pantau 'Quick Count' Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Pantau "Quick Count" Kompas pada Pilkada Jabar, Jateng, dan Jatim

Nasional
Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Jelang Pilkada, PGI Imbau Umat Kristen Bijak Gunakan Media Sosial

Nasional
Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Menhub Targetkan Penemuan Korban KM Sinar Bangun Lebih Optimal

Nasional
Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Pelapor Yakin Anggota DPR Herman Hery adalah Pelaku Pengeroyokan

Megapolitan
Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Faisal Basri: Sekarang Aneh, Banyak yang Lebih Mau Jadi Cawapres daripada Capres

Nasional
Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Pemberontak Houthi Bersumpah Rebut Kembali Bandara Hodeidah

Internasional
PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

PGI: Umat Kristen Jangan Bersikap Apatis Pilih Kepala Daerah

Nasional

Close Ads X