Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditegur Prabowo, Waketum Gerindra Minta Maaf kepada PDI-P

Kompas.com - 02/08/2017, 20:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi santai adanya laporan terhadap dirinya terkait pernyataannya yang menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

 "Ya biar saja (dilaporkan). Wong saya sudah klarifikasi dan meminta maaf. Serta menjelaskan bahwa PDI-P bukan PKI," kata Arief saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Arief juga telah membuat surat pernyataan maaf. Hal tersebut dilakukannya merespon permintaan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya memberi klarifikasi.

"Dia (Prabowo) bilang tolong diluruskan. Tidak enak nanti hubungan dengan PDI-P. Dan kita harus jaga hubungan dengan semua partai," kata Arief menirukan ucapan Prabowo.

Arief mengungkapkan bahwa Prabowo menghubunginya pada Selasa (1/8/2017) pukul 12.00. Saat itu, Prabowo meminta Arief segera membuat klarifikasi untuk menjaga hubungan baik Partai Gerindra dan PDI-P.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Prabowo, lanjut Arief, juga mengingatkannya agar tak emosi jika ada pihak yang mengkritik.

"Kamu jangan emosi kalau ada yang mengkritik saya, biar saya dikritik apapun," tuturnya kembali menirukan Prabowo.

Arief mengaku pernyataannya itu memang dilontarkan untuk membela Prabowo yang disebut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto berambisi menjadi Presiden.

Oleh karena itu, Arief pun heran jika disebutkan dirinya akan dijatuhi sanksi akan sikapnya itu.

"Sanksi apa wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar pasti akan saya lawan dan saya hadapi," ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini hubungannya dengan Hasto maupun PDI-P baik.

(Baca: Samakan PDI-P dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda Jatim)

"Hasto kan sahabat saya dan saya pernah menjadi kader PDI-P. Dari dulu hubungan saya dengan PDI-P dan kadernya baik-baik saja," kata dia.

Partai Gerindra tengah menyiapkan sanksi bagi Arief Poyuono. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Halaman:


Terkini Lainnya

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com