Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditegur Prabowo, Waketum Gerindra Minta Maaf kepada PDI-P

Kompas.com - 02/08/2017, 20:52 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono menanggapi santai adanya laporan terhadap dirinya terkait pernyataannya yang menyebut wajar jika PDI Perjuangan disamakan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

 "Ya biar saja (dilaporkan). Wong saya sudah klarifikasi dan meminta maaf. Serta menjelaskan bahwa PDI-P bukan PKI," kata Arief saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Arief juga telah membuat surat pernyataan maaf. Hal tersebut dilakukannya merespon permintaan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya memberi klarifikasi.

"Dia (Prabowo) bilang tolong diluruskan. Tidak enak nanti hubungan dengan PDI-P. Dan kita harus jaga hubungan dengan semua partai," kata Arief menirukan ucapan Prabowo.

Arief mengungkapkan bahwa Prabowo menghubunginya pada Selasa (1/8/2017) pukul 12.00. Saat itu, Prabowo meminta Arief segera membuat klarifikasi untuk menjaga hubungan baik Partai Gerindra dan PDI-P.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Prabowo, lanjut Arief, juga mengingatkannya agar tak emosi jika ada pihak yang mengkritik.

"Kamu jangan emosi kalau ada yang mengkritik saya, biar saya dikritik apapun," tuturnya kembali menirukan Prabowo.

Arief mengaku pernyataannya itu memang dilontarkan untuk membela Prabowo yang disebut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto berambisi menjadi Presiden.

Oleh karena itu, Arief pun heran jika disebutkan dirinya akan dijatuhi sanksi akan sikapnya itu.

"Sanksi apa wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar pasti akan saya lawan dan saya hadapi," ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini hubungannya dengan Hasto maupun PDI-P baik.

(Baca: Samakan PDI-P dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda Jatim)

"Hasto kan sahabat saya dan saya pernah menjadi kader PDI-P. Dari dulu hubungan saya dengan PDI-P dan kadernya baik-baik saja," kata dia.

Partai Gerindra tengah menyiapkan sanksi bagi Arief Poyuono. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli menuturkan, Gerindra dan partai-partai lain merupakan mitra dalam berdemokrasi. Pernyataan Arief dinilai sudah melewati garis batas dan Gerindra, kata Fadli, tidak memiliki pandangan sikap seperti Arief.

"Tentu partai akan mengambil satu tindakan sesuai dengan aturan yang ada di internal kami melalui mahkamah partai dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

(Baca: Repdem Tak Terima PDIP Disamakan dengan PKI)

Atas pernyataannya tersebut, Arief dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) atas dugaan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Laporan serupa juga dilayangkan Repdem Jawa Timur ke Polda Jawa Timur, hari ini. Ketua DPD Repdem Jatim, Abdi Edison, mengatakan, sebagai sesama manusia, kader PDI-P sudah memaafkan Arief Poyuono yang sudah meminta maaf.

"Tapi kami tetap menempuh jalur hukum karena sudah menyangkut nama institusi partai," katanya.

Kompas TV Ajakan boikot pilpres 2019 oleh Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono jika gagal menggugat ke Mahkamah Konstitusi menuai kritikan masyarakat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com