Salin Artikel

Ditegur Prabowo, Waketum Gerindra Minta Maaf kepada PDI-P

 "Ya biar saja (dilaporkan). Wong saya sudah klarifikasi dan meminta maaf. Serta menjelaskan bahwa PDI-P bukan PKI," kata Arief saat dihubungi, Rabu (2/8/2017).

Setelah pernyataannya menjadi polemik, Arief juga telah membuat surat pernyataan maaf. Hal tersebut dilakukannya merespon permintaan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar dirinya memberi klarifikasi.

"Dia (Prabowo) bilang tolong diluruskan. Tidak enak nanti hubungan dengan PDI-P. Dan kita harus jaga hubungan dengan semua partai," kata Arief menirukan ucapan Prabowo.

Arief mengungkapkan bahwa Prabowo menghubunginya pada Selasa (1/8/2017) pukul 12.00. Saat itu, Prabowo meminta Arief segera membuat klarifikasi untuk menjaga hubungan baik Partai Gerindra dan PDI-P.

(Baca: Gerindra Akan Jatuhkan Sanksi Waketum yang Samakan PDI-P dengan PKI)

Prabowo, lanjut Arief, juga mengingatkannya agar tak emosi jika ada pihak yang mengkritik.

"Kamu jangan emosi kalau ada yang mengkritik saya, biar saya dikritik apapun," tuturnya kembali menirukan Prabowo.

Arief mengaku pernyataannya itu memang dilontarkan untuk membela Prabowo yang disebut Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristyanto berambisi menjadi Presiden.

Oleh karena itu, Arief pun heran jika disebutkan dirinya akan dijatuhi sanksi akan sikapnya itu.

"Sanksi apa wong saya bela ketua umum saya yang dikritik dianggap berambisi jadi presiden kok. Siapa pun yang mengkritik ucapan ketua umum dianggap tidak benar pasti akan saya lawan dan saya hadapi," ujarnya.

Ia menegaskan, saat ini hubungannya dengan Hasto maupun PDI-P baik.

(Baca: Samakan PDI-P dengan PKI, Waketum Gerindra Dilaporkan ke Polda Jatim)

"Hasto kan sahabat saya dan saya pernah menjadi kader PDI-P. Dari dulu hubungan saya dengan PDI-P dan kadernya baik-baik saja," kata dia.

Partai Gerindra tengah menyiapkan sanksi bagi Arief Poyuono. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.

Fadli menuturkan, Gerindra dan partai-partai lain merupakan mitra dalam berdemokrasi. Pernyataan Arief dinilai sudah melewati garis batas dan Gerindra, kata Fadli, tidak memiliki pandangan sikap seperti Arief.

"Tentu partai akan mengambil satu tindakan sesuai dengan aturan yang ada di internal kami melalui mahkamah partai dan sebagainya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

(Baca: Repdem Tak Terima PDIP Disamakan dengan PKI)

Atas pernyataannya tersebut, Arief dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Organisasi sayap PDI Perjuangan, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) atas dugaan pelanggaran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Laporan serupa juga dilayangkan Repdem Jawa Timur ke Polda Jawa Timur, hari ini. Ketua DPD Repdem Jatim, Abdi Edison, mengatakan, sebagai sesama manusia, kader PDI-P sudah memaafkan Arief Poyuono yang sudah meminta maaf.

"Tapi kami tetap menempuh jalur hukum karena sudah menyangkut nama institusi partai," katanya.

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/02/20525011/ditegur-prabowo-waketum-gerindra-minta-maaf-kepada-pdi-p

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke